Diduga Tambang di Kawasan Hutan Tanpa PPKH, P3D Konut Desak APH Tindak PT Primastian Metal Pratama
SUARASULTRA.COM | KONUT – Lembaga Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menyoroti dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh PT Primastian Metal Pratama (PMP) terkait aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa dokumen resmi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).
Ketua Umum P3D Konut, Jefri, mengatakan pihaknya menduga PT PMP telah melakukan kegiatan eksplorasi dan pengerukan ore nikel di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi izin PPKH sebagaimana diatur dalam perundang-undangan kehutanan.
“Ini pelanggaran berat. Apakah bisa aktivitas tambang dilegalkan di kawasan hutan tanpa PPKH? Jika benar terjadi, ini sangat disayangkan dan menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa lolos dari pengawasan aparat penegak hukum dan Dinas Kehutanan,” ujar Jefri, dalam keterangan resminya kepada awak media, Senin (30/6/2025).
P3D Konut juga mengungkap adanya dugaan pembukaan koridor ilegal di area perbatasan antara konsesi PT PMP dan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ). Pembukaan lahan ini dinilai tidak memiliki kejelasan legalitas dan berpotensi melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
“Kami akan menelusuri lebih lanjut kapan kegiatan itu berlangsung dan siapa saja yang terlibat. Jika terbukti, ini adalah kejahatan lingkungan yang tidak bisa ditolerir,” tegas Jefri.
Pihaknya juga menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga aparat penegak hukum turun tangan dan memberikan tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan tersebut.
“Komitmen kami jelas, kami tidak akan berhenti sampai ada tindakan konkret dari APH. Pelanggaran lingkungan seperti ini harus diusut tuntas,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi media ini masih berupaya menghubungi pihak manajemen PT Primastian Metal Pratama untuk meminta klarifikasi atas tudingan tersebut.
Editor: Sukardi Muhtar
