100 Hari Pemerintahan ASR-Hugua Dinilai Tanpa Arah, Demokrat: Sultra Terjebak Masalah Struktural
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Dr. Muh. Endang, SA, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua. Ia menilai kepemimpinan ASR-Hugua belum menunjukkan arah yang jelas dalam menangani persoalan mendasar di Bumi Anoa.
Endang meminta ASR untuk mengalihkan fokus dari proyek-proyek megastruktur seperti pembangunan Jembatan Muna-Buton, yang menurutnya kurang mendesak, ke problem utama masyarakat seperti infrastruktur rusak, defisit anggaran, hingga persoalan sektor pendidikan dan kesehatan yang belum tertangani serius.
“Jembatan Muna-Buton itu hanya menghubungkan dua pulau, bukan prioritas utama untuk menggerakkan ekonomi Sultra secara luas. Proyek ini bahkan tidak termasuk dalam visi-misi ASR-Hugua saat Pilkada 2024,” tegas Endang, Selasa (15/7/2025).
Ia menambahkan, saat ini jalan dan jembatan di banyak wilayah Sultra rusak berat, APBD tertekan oleh belanja rutin, harga komoditas rakyat seperti nilam terus merosot, dan akses digital masih belum merata dengan banyak wilayah blankspot.
“Ini yang seharusnya jadi prioritas. Rakyat butuh solusi nyata, bukan proyek simbolik,” sambung mantan Ketua KNPI Sultra itu.
Endang juga menyoroti lambannya implementasi janji kampanye seperti program seragam sekolah gratis (Penggaris) yang hingga tahun ajaran baru belum kunjung terealisasi.
“Orang tua masih mengeluh soal biaya seragam dan ekstrakurikuler. Di mana peran gubernur dalam memastikan akses pendidikan yang murah dan berkualitas?” tanyanya.
Koordinasi antarwilayah pun dinilai lemah. Endang menyebut pengelolaan bandara strategis seperti Sugimanuru (Muna Barat) dan Matahora (Wakatobi) berjalan tanpa dukungan aktif dari provinsi.
“Gubernur seharusnya tampil terdepan dalam mempercepat konektivitas wilayah. Bandara adalah wajah Sultra, jangan dibiarkan berjalan sendiri,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada penanganan banjir di Kota Kendari yang menurutnya tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Setiap tahun Kendari banjir, tapi tidak ada strategi komprehensif dari Pemprov. Ini tugas kolektif yang butuh pemimpin hadir di lapangan,” ujar Endang.
Di sektor sumber daya alam (SDA), Endang menilai Pemprov Sultra gagal memanfaatkan peluang hilirisasi secara optimal. Program yang berjalan dinilainya seperti “autopilot” tanpa peta jalan yang jelas.
“Hilirisasi harus dirancang terstruktur agar manfaatnya nyata bagi masyarakat. Lingkungan juga harus direvitalisasi dari dampak tambang,” tegasnya.
Endang juga menyoroti lemahnya lobi pemerintah provinsi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) SDA dari pusat.
“Mengeluh di forum DPR saja tidak cukup. Harus ada langkah konkret memperjuangkan hak rakyat Sultra,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Endang mengingatkan agar ASR dan Hugua fokus pada realisasi janji kampanye dan tidak terjebak dalam pencitraan semata.
“Jauhi seremoni yang tak berdampak. Rakyat Sultra menanti kerja nyata, bukan narasi belaka,” tutupnya.
Editor: Sukardi Muhtar
