Bahas Kawasan Strategis Industri, Kementerian PUPR Lakukan Kunjungan Kerja ke Konawe
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menerima kunjungan kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Kamis, 10 Juli 2025.
Kunjungan ini berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konawe dan disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, SP, MH mewakili Bupati, Yusran Akbar, ST yang sedang menjalankan tugas di luar daerah. Turut mendampingi Kepala Bappeda, Sriany, SE, M.Si, dan Kadis PUPR, Ilham Jaya, ST, M.Si.
Sementara dari Tim Kementerian PUPR hadir Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Herwan Tobu, ST, M.Si. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK), Tarso bersama personel.
Menurut Sekda Ferdinand, kunjungan tim Kementerian PUPR ini bertujuan untuk membahas perencanaan pembangunan kawasan strategis yang mendukung pengembangan wilayah industri nasional di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat kawasan industri nasional, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Konawe seperti Morosi dan Routa,” jelas Ferdy, sapaan akrab Sekda Konawe.
Sebagai informasi, Kabupaten Konawe merupakan daerah yang tengah berkembang pesat sebagai pusat kawasan industri berbasis pertambangan. Kawasan industri Morosi dan Routa menjadi dua titik penting dalam peta pembangunan nasional yang terintegrasi dengan infrastruktur strategis.
Kunjungan dari Kementerian PUPR ini melengkapi rangkaian kunjungan kerja empat kementerian/lembaga lainnya yang juga hadir di Konawe pada hari yang sama, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI Angkatan Darat (TNI AD), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan.
Dalam kesempatan terpisah:
Di ruang kerja Bupati, perwakilan TNI AD membahas pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2025.
Di ruang kerja Wakil Bupati, jajaran Polri melakukan koordinasi terkait pengamanan objek vital di wilayah Konawe.
Di Kantor Bappeda, tim Kemendagri membahas persoalan teknis penegasan batas wilayah antara Kabupaten Konawe dan Konawe Utara (Konut).
Sementara di Gedung Wekoila, Kejati Sultra memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh kepala desa terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).
Adapun Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, pada saat itu tengah melaksanakan tugas dinas luar daerah, sementara Wakil Bupati, H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, berhalangan hadir karena kondisi kesehatan.
Laporan: Sukardi Muhtar
