Data Nasabah Bocor, PB HAM Desak Gubernur Copot Dirut BPR Bahteramas Konawe
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Puluhan mahasiswa dari Universitas Lakidende (Unilaki) yang tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda (PB HAM) Konawe menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Konawe, Selasa (22/7/2025).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membentangkan spanduk tuntutan dan menyerukan pencopotan Direktur Utama BPR Bahteramas Konawe, Dr. Ahmat, SE, MM, yang dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data sejumlah nasabah.
Koordinator aksi, Muh. Supril, menilai bahwa sikap Dirut yang dinilai menghindar dari tanggung jawab telah memperburuk citra institusi keuangan tersebut di mata publik. Ia pun mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Konawe untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Kami mendesak agar Gubernur Sultra dan Bupati Konawe mencopot Dr. Ahmat dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan keamanan data nasabah,” tegas Supril dalam orasinya.
Menurut Supril, aksi ini merupakan bagian awal dari gelombang protes yang akan terus bergulir jika tuntutan mereka tidak direspons. Ia menyatakan bahwa PB HAM akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin pekan depan sebagai bentuk tekanan lanjutan.
Sebelumnya, pada Senin (21/7/2025), mahasiswa Unilaki juga melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Kejaksaan Negeri Konawe. Dalam laporan itu, mereka menuding adanya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit kepada nasabah serta lemahnya sistem pengamanan data keuangan.
Dengan pengawalan aparat kepolisian, massa aksi menyampaikan laporan resmi dan menuntut adanya transparansi serta proses hukum yang tegas terhadap pimpinan BPR.
“Kami mencium adanya pelanggaran serius dalam tata kelola lembaga ini, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian kredit,” ujar salah satu orator aksi di hadapan awak media.
Aksi mahasiswa ini menjadi sorotan publik, mengingat BPR Bahteramas berperan sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat kecil dan UMKM. Mereka berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bertindak cepat demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.
Laporan: Sukardi Muhtar
