EN IPMA Laporkan Dugaan KKN dan Pungli di BKK Kelas I Kendari ke Kemenkes RI
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Kendari semakin memanas.
Kali ini, sorotan tajam datang dari Eksekutif Nasional Indonesian Port Monitoring Agency (EN IPMA), yang kembali melayangkan laporan resmi ke Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
Deputi Eksternal EN IPMA, Hendra, mengungkapkan bahwa aduan mereka secara khusus menargetkan Kepala BKK Kelas I Kendari atas dugaan praktik penyalahgunaan wewenang, KKN, hingga pungutan liar (pungli) yang diduga sudah mengakar dalam tubuh institusi tersebut.
“Kami melaporkan BKK Kendari atas sejumlah pelanggaran serius, mulai dari etika hingga pidana,” tegas Hendra saat memberikan keterangan pada Rabu (16/7/2025).
Tidak sekadar menuduh, EN IPMA menyertakan berbagai bukti pendukung yang dinilai kuat. Bukti-bukti tersebut antara lain mencakup dokumen penting, percakapan digital (chatting), hingga rekaman video pernyataan Kepala BKK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sultra.
Semuanya terkait dengan dugaan pelanggaran dalam penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal (SSCC) dan Sertifikat Sanitasi Kapal Bersih (SSCEC).
Hendra menekankan, pihaknya mendesak Kemenkes RI untuk bertindak tegas dan tidak melakukan pendekatan kompromistis, seperti hanya memutasi pejabat yang bermasalah ke posisi lain.
“Kalau terbukti melakukan pelanggaran di BKK Kendari, maka harus diberi sanksi tegas, bukan hanya dipindahkan ke tempat lain seperti yang terjadi di BKK Banten,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendra mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kepala BKK Kendari yang baru beserta seluruh jajarannya, agar praktik-praktik yang mencederai integritas lembaga tidak kembali terjadi, terutama dalam hal penerbitan sertifikat sanitasi kapal.
“Kami akan terus mengawal laporan ini hingga tuntas, baik yang telah kami serahkan ke Kemenkes maupun yang sedang berproses di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
