Marak Tambang Nikel Ilegal, Kapolri Didesak Copot Kapolres Konawe Utara
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Ratusan massa dari Forum Demokrasi Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (11/07/2025).
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Kapolres Konawe Utara, AKBP Rico Fernanda, atas dugaan pembiaran terhadap aktivitas tambang nikel ilegal yang kian marak di wilayahnya.
Koordinator Pusat Forum Demokrasi Rakyat Sultra, Eghy Seftiawan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja aparat kepolisian di Konawe Utara yang dinilai tidak serius menindak tambang nikel ilegal, yang dikenal masyarakat dengan istilah “koridor”.
“Praktik ilegal ini sudah lama berlangsung. Sedikitnya ada 10 titik tambang tanpa izin yang beroperasi terang-terangan, seperti di Blok Marombo, Lasolo, Sarimukti, dan Mekar Jaya, Kecamatan Langgikima. Puluhan perusahaan terlibat, tapi langkah penegakan hukum dari Polres Konawe Utara nyaris tak terlihat,” ujar Eghy.
Ia menegaskan, lemahnya pengawasan aparat dan dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Kapolres bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang sistemik.
“Kapolres punya mandat melindungi kekayaan negara, bukan malah membiarkan maling SDA beroperasi bebas. Jika benar ada kongkalikong antara aparat dan pelaku tambang ilegal, itu bukan sekadar pelanggaran etik, tapi masuk ranah pidana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Forum Demokrasi Rakyat juga telah mengirimkan laporan resmi ke Bareskrim Polri dan mendesak pembentukan tim investigasi untuk mengungkap aktor-aktor di balik sindikat tambang ilegal di Konawe Utara.
“Kami tak akan berhenti sampai ada tindakan nyata. Ini bukan sekadar aksi simbolik, tapi bentuk komitmen kami untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai hukum dan berpihak pada rakyat,” pungkas Eghy.
Laporan: Redaksi
