Hadiri Rakor KPK, Bupati Konawe Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Bupati Konawe, Yusran Akbar, ST., turut menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis 31 Juli 2025.
Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Ir. Hugua, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Agung Yudha Wibowo, serta Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala. Turut hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, para bupati/wali kota, ketua DPRD, sekretaris daerah, dan inspektur kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kejahatan moral dan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia menekankan bahwa korupsi adalah extraordinary crime yang harus diberantas secara sistematis dan berkelanjutan.
Sementara itu, Plt. Deputi Kordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, mendorong adanya komunikasi yang lebih intensif antar lembaga pemerintahan guna memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Agung mengibaratkan peran KPK dan aparat penegak hukum sebagai pihak yang “memberikan dosis dan resep”, sementara keberhasilan tata kelola keuangan daerah bergantung pada implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yusran Akbar menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Yusran Akbar selanjutnya menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik dan penguatan pengawasan internal sebagai strategi utama meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.
“Kami mendukung penuh program pencegahan korupsi terintegrasi ini. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi dan keterbukaan informasi, kita dapat membangun pemerintahan yang bersih serta melayani masyarakat secara adil dan profesional,” ujar Yusran Akbar.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara kepala daerah se-Sulawesi Tenggara dan KPK, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2025 di wilayah tersebut.
Laporan: Rahmat
Editor: Sukardi Muhtar
