Surya Paloh Kritik KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta Hentikan ‘Drama’ Penegakan Hukum
SUARASULTRA.COM | MAKASSAR– Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, merespons keras penangkapan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/8/2025) di Sulawesi Selatan.
Menurut Surya Paloh, penggunaan istilah operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tersebut dinilai tidak tepat dan terkesan sarat drama. Ia pun menginstruksikan kader NasDem yang duduk di Komisi III DPR RI untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPK guna meminta penjelasan.
“Terminologi OTT yang saya pahami, mungkin dengan keawaman saya, adalah peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di suatu tempat antara pemberi dan penerima. Lengkap di situ. Kalau pelanggar normanya di Sumatera Utara, sementara pemberi dan penerimanya di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT Plus?” ujar Surya Paloh dengan nada retoris.
Meski begitu, Surya menegaskan bahwa NasDem tetap menghormati penegakan hukum oleh pemerintah dan tidak sedang membela diri. Namun ia mengingatkan agar proses hukum tidak dibumbui drama.
“Itu yang sedih. Harus ada drama dulu baru penegakan hukum, lalu nanti berharap amnesti? Itu tidak bagus. Tegakkan hukum secara murni, maka NasDem akan ada di sana,” tegasnya.
Tokoh yang dikenal sebagai orator ulung ini juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk bersikap jujur dan mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam menangani perkara. Menurutnya, memberi label OTT sebelum proses hukum berjalan justru menyesatkan persepsi publik.
“Itu juga tidak tepat. Tegakkan hukum dengan tegas, arif, dan bijaksana,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
