Ampuh Sultra Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Bandara Kolut, Soroti Peran Bupati
SUARASULTRA.COM | KOLUT – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun tangan mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Bandara Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020–2021.
Desakan itu disuarakan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menilai penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka sarat dengan ketidakadilan. Ia menyoroti absennya peran Bupati Kolaka Utara dalam pusaran kasus, padahal menurutnya bupati memiliki posisi sangat sentral dalam proyek tersebut.
“Bupati Kolaka Utara sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, bahkan melibatkan keluarganya sebagai kontraktor serta melakukan pinjaman Rp100 miliar di Bank Sultra. Tetapi ketika kasus ini diproses hukum, seolah-olah beliau tidak tahu apa-apa,” tegas Hendro.
Lebih lanjut, Ampuh Sultra meminta KPK melakukan supervisi agar proses hukum berjalan transparan, adil, dan menyeluruh.
“Kami percaya jika KPK RI yang menangani, penuntasan kasus ini akan lebih terbuka, termasuk dugaan keterlibatan Bupati Kolaka Utara,” tambah Hendro.
Sementara itu, Tomi Dermawan selaku koordinator aksi menilai penanganan kasus akan timpang bila Bupati Kolaka Utara lolos dari jerat hukum. Ia bahkan membandingkannya dengan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur yang menyeret bupatinya ke meja hijau.
“Kasusnya hampir serupa, hanya berbeda proyek. Modusnya sama, ada tambahan anggaran yang dipaksakan,” ujar Tomi.
Ampuh Sultra memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Bupati Kolaka Utara harus diperiksa. Kami tidak akan berhenti sampai itu benar-benar dilakukan,” tutup Tomi.**
Editor: Redaksi
