Ratusan Guru Honorer Demo di Kantor Bupati Konawe, Protes Tak Lulus PPPK Paruh Waktu
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Ratusan guru honorer di Kabupaten Konawe menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Konawe, Selasa (16/9/2025).
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas pengumuman perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang tidak meluluskan satupun tenaga guru.
Dengan mengenakan seragam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berwarna putih, para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi, aspirasi, dan kekecewaan mereka kepada Pemerintah Daerah Konawe.
Salah satu orator, Leris, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari rasa frustrasi para guru yang merasa dikesampingkan.
“Ini merupakan bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah. Kami benar-benar menjalankan tugas dan berkontribusi bagi anak-anak bangsa, tetapi justru dikhianati oleh pemerintah sendiri,” tegas Leris dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, kebijakan Pemda Konawe dianggap mengingkari Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
“Dalam diktum ke-2 dan ke-7 jelas disebutkan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu diprioritaskan bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Namun, alih-alih diprioritaskan, kami justru mendapatkan kabar yang sangat memilukan,” ujarnya.
Senada dengan itu, orator lain bernama Samsidar menyebut seharusnya guru mendapat kuota khusus dalam penerimaan PPPK Paruh Waktu. Namun, Pemda Konawe justru dinilai lebih memprioritaskan tenaga teknis.
“Kami menduga ini ada titipan dari oknum pejabat,” ungkap Samsidar.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe, Suparjo, S.Kom, menjelaskan bahwa Pemda Konawe belum bisa mengakomodasi pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu karena keterbatasan anggaran.
“Saat ini pemda tidak mampu membayar tenaga PPPK Paruh Waktu guru. Namun, kami sedang mencari formula agar semua bisa terakomodir,” kata Suparjo.
Ia mengungkapkan, jumlah tenaga honorer di Konawe mencapai sekitar 7 ribu orang, dengan tenaga guru sebanyak 1.900 orang. Pengusulan formasi pun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah dihitung oleh Bappeda dan TAPD.
Lebih lanjut, Suparjo menyampaikan bahwa pihaknya pada Jumat mendatang akan menghadiri coaching clinic bersama Kemenpan-RB. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi ratusan guru agar dapat dipertimbangkan dalam formasi PPPK.
Laporan: FN
Editor: Sukardi Muhtar
