Perebutan Kursi Ketua Golkar Sultra Diwarnai Isu Tambang dan Konflik Kepentingan

  • Share
Kandidat Ketua DPD Partai Golkar Sultra.

Make Image responsive
Make Image responsive

Perebutan Kursi Ketua Golkar Sultra Diwarnai Isu Tambang dan Konflik Kepentingan

SUARASULTRA.COM | KENDARI – Perebutan kursi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjadi sorotan publik.

Agenda Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sultra yang semula dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober 2025, mendadak ditunda oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Penundaan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor B-809/DPP/GOLKAR/X/2025 tertanggal 23 Oktober 2025.

Kabar yang beredar menyebut, keputusan DPP menunda Musda tidak lepas dari dinamika internal partai setelah Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua DPD Golkar Sultra.

Sorotan Publik: Kinerja Bahlil dan Bayang-Bayang Tambang

Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada sosok Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Dalam survei Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios), Bahlil dinilai memiliki kinerja terendah di kabinet.

Survei publik mencatat skor –1320, sementara survei expert judgment memberi skor –151.

“Hasil ini konsisten dengan pandangan para ahli yang menilai sektor energi masih sarat konflik kepentingan, minim inovasi, dan belum mampu menciptakan terobosan signifikan,” tulis Celios dalam laporan yang dirilis, Senin (20/10/2025).

Maraknya aktivitas tambang ilegal dan perambahan hutan lindung disebut menjadi salah satu faktor utama yang menurunkan citra kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia tersebut.

Kandidat Ketua Golkar Sultra dan Keterkaitan Dunia Tambang

Menariknya, dua kandidat kuat yang akan bertarung dalam Musda Golkar Sultra yakni H. Herry Asiku, SE. dan La Ode Darwin, SE. juga dikaitkan dengan bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:  Proyek Perumahan Ilegal di Lepo-lepo Rusak Rumah Warga, Wawali Kendari Ancam Tindak Tegas Developer

Padahal, seluruh urusan terkait pertambangan berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM, yang saat ini dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini memunculkan dugaan potensi konflik kepentingan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Profil dan Jejak Usaha H. Herry Asiku

H. Herry Asiku, lahir di Ujung Pandang, 17 Januari 1958. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sultra sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain berkarier di dunia politik, Herry dikenal sebagai pengusaha pertambangan nikel. Berdasarkan data MODI Kementerian ESDM, Herry tercatat sebagai komisaris di lima perusahaan tambang, yaitu:

PT Apollo Nickel Indonesia (IUP Produksi Nikel, Konawe Utara, 106 Ha, berlaku hingga 21 Oktober 2031).

PT Sinar Jaya Sultra Utama (SJSU) – IUP Produksi Nikel, Konawe Utara (301 Ha).

PT Konut Jaya Mineral – IUP Produksi Nikel, Konawe Utara (732,2 Ha).

PT Putra Konawe Utama – IUP Produksi Nikel, Konawe Utara (4.845 Ha).

PT Konaweeha Makmur – dua IUP tambang batu di Kabupaten Konawe.

Profil dan Jejak Usaha La Ode Darwin

Sementara itu, La Ode Darwin lahir di Kontulempe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, pada 7 Juli 1986. Ia merupakan Bupati Muna Barat periode 2025–2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Sebelum terjun ke dunia politik, Darwin juga aktif di sektor pertambangan. Ia tercatat pernah menjadi Direktur di sejumlah perusahaan tambang nikel, antara lain:

PT Arga Morini Indah (AMI) – IUP Produksi Nikel, Kabupaten Buton Tengah.

PT Arga Morini Indotama (Amindo) – IUP Produksi Nikel, Kabupaten Buton Tengah.

PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) – tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Baca Juga:  Reklamasi Mangkrak, Kubangan Tambang PT Ifishdeco Disorot DPRD Sultra: “Mirip Kalimantan”

Dugaan Rangkap Jabatan dan Potensi Konflik Kepentingan

Baik Herry Asiku maupun La Ode Darwin kini menjadi sorotan sejumlah aktivis dan kelompok mahasiswa. Keduanya diduga merangkap jabatan sebagai pejabat publik sekaligus memiliki keterlibatan langsung dalam bisnis pertambangan.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran publik akan potensi konflik kepentingan jika salah satu dari mereka memimpin partai yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan energi dan sumber daya alam di daerah.

Pertarungan Gengsi Dua Pejabat dan Pengusaha

Perebutan kursi Ketua Golkar Sultra kali ini bukan sekadar persaingan internal partai, melainkan pertarungan gengsi antara dua tokoh besar Sultra. Seorang bupati dan seorang wakil ketua DPRD  yang sama-sama memiliki latar belakang kuat di dunia usaha tambang.***

Editor: Redaksi

Make Image responsive
banner 120x600
  • Share