Studi Tiru ke Bali, Pemkot Kendari Dikritik: Belajar Penanganan Sampah di Daerah yang Sungainya Jadi Tempat Pembuangan
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali menuai sorotan publik. Kali ini, kegiatan studi banding dan studi tiru ke Provinsi Bali menjadi bahan kritik tajam dari kalangan aktivis dan mahasiswa di Sulawesi Tenggara.
Kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun 2025 itu disebut-sebut sebagai bentuk pemborosan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, SP., MM., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari sistem penanganan sampah serta pelayanan publik digital melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Denpasar.
“Studi tiru soal penanganan sampah dan studi banding soal pelayanan publik digital yang dikelola melalui MPP oleh Dinas PTSP,” ujar Sahuriyanto, Sabtu (25/10/2025).
Namun, tujuan itu dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sensitif terhadap situasi fiskal daerah.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sultra, Ali Sabarno, menilai langkah Pemkot Kendari sebagai bentuk ketidakpekaan dan pemborosan anggaran publik.
“Sangat ironis. Saat daerah diterpa isu defisit dan masih menanggung utang ratusan miliar, pejabat Pemkot Kendari justru berangkat ke Bali dengan dalih perjalanan dinas. Ini tindakan yang tidak punya empati terhadap kondisi keuangan daerah maupun masyarakat,”
tegas Ali Sabarno, dikutip dari simpulindonesia.com, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Ali, tahun 2025 seharusnya menjadi momentum efisiensi anggaran, bukan pemborosan. Ia mengingatkan bahwa Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, sebelumnya mengakui masih ada utang sekitar Rp400 miliar serta defisit anggaran Rp107 miliar pada tahun 2024.
“Ketika daerah sedang efisiensi, justru muncul perilaku hedon pejabat dengan dalih perjalanan kerja. Publik berhak tahu apakah kegiatan di Bali itu benar-benar produktif atau hanya sekadar wisata terselubung,” ujarnya.
Ali juga mendesak DPRD Kota Kendari dan Inspektorat untuk segera mengaudit penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.
“Kami minta DPRD tidak diam. Mereka harus memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk jalan-jalan pejabat,” tambahnya.
IMALAK menilai fenomena ini menunjukkan gagalnya penerapan prinsip efisiensi dan transparansi dalam tata kelola APBD.
“Rakyat disuruh berhemat, tapi pejabat malah berfoya-foya. Ini bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial dan moralitas publik,” pungkas Ali.
Sementara itu, tokoh pemuda Sultra, Ryan Haryanto, juga menyindir keras langkah Pemkot Kendari tersebut. Menurutnya, Bali tidak layak dijadikan rujukan penanganan sampah, karena baru saja dilanda banjir bandang besar pada September 2025, yang salah satu penyebab utamanya adalah penumpukan sampah di sungai.
“Kalau alasan studi tiru penanganan sampah di Bali, mungkin Pemkot Kendari tidak pernah baca berita atau kurang update informasi nasional,” sindir Ryan, yang juga kader HMI Jakarta.
Ryan mengutip pernyataan Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, yang sebelumnya mengakui bahwa banyak sungai di Denpasar kini berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah.
Dalam forum Urban Social Forum di Denpasar, akhir Agustus lalu, Agus menyebut hanya sekitar 20 ton sampah per hari yang berhasil diangkut petugas, sebagian besar berupa bungkusan plastik rumah tangga.
“Sampah adalah tiga besar masalah kota selain kemacetan dan infrastruktur,” ujar Agus, dikutip dari Mongabay.com.
Sebagai solusi, Pemkot Denpasar telah menyiapkan pembangunan sumur komposter (teba modern) dan penambahan 20 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dalam APBD Perubahan 2025.
Namun, hasilnya dinilai belum signifikan, bahkan TPA terbesar di wilayah itu direncanakan ditutup akhir tahun ini.
Dengan kondisi tersebut, publik semakin mempertanyakan urgensi dan relevansi perjalanan dinas Pemkot Kendari ke Bali, terutama di tengah tekanan defisit dan tuntutan efisiensi keuangan daerah.
Laporan: Sukardi Muhtar
