Minim Pemberdayaan Lokal, Pemilik IUP Nikel Dinilai Sebabkan Kemiskinan Struktural di Konawe Utara
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Minimnya kontribusi para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel dalam pemberdayaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah elemen masyarakat menilai praktik pengelolaan tambang yang tidak inklusif telah berperan besar dalam menciptakan kemiskinan struktural di Kabupaten Konawe Utara.
Sekretaris Koperasi Pertambangan Merah Putih, Muhamad Ikram Pelesa, menyampaikan bahwa selama ini kekayaan sumber daya alam (SDA) Konawe Utara hanya mengalir kepada pemilik IUP, kelompok oligarki tambang, serta jaringan bisnis yang mereka bangun. Sementara masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah justru tidak merasakan manfaat signifikan dari aktivitas pertambangan yang berlangsung masif.
“Model pengelolaan tambang yang berjalan saat ini tidak lebih dari pola ekonomi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir elite. Kontraktor lokal dikesampingkan, tenaga kerja lokal tidak diberdayakan, dan masyarakat dibiarkan menjadi penonton di atas tanahnya sendiri,” tegas Ikram.
Ia menilai absennya komitmen para pemilik IUP dalam membangun ekosistem ekonomi lokal telah memperlebar jurang sosial. Alih-alih menjadi motor penggerak pembangunan, para pemilik IUP justru memperkuat dominasi oligarki dan menutup ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
“Ketika kekayaan nikel Konawe Utara hanya mengalir kepada pemilik IUP, oligarki, dan relasinya, maka yang terjadi adalah pembentukan kemiskinan secara sistematis. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang merugikan rakyat,” lanjutnya.
Ikram juga menyoroti sikap PT Antam UBPN Konawe Utara yang dinilai belum mampu menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberdayaan masyarakat lokal, sebagaimana dilakukan PT Timah di Bangka Belitung. Menurutnya, keputusan PT Antam untuk lebih memilih bekerja sama dengan sesama perusahaan BUMN dan mengesampingkan kontraktor lokal merupakan bentuk pembangkangan terhadap kebijakan pusat dan patut dievaluasi.
Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM RI, bersama pemerintah daerah untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pemegang IUP yang tidak menjalankan kewajiban pemberdayaan lokal.
“Pemerintah harus memastikan bahwa aktivitas pertambangan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Konawe Utara,” pungkas Ikram Pelesa.
Laporan: Redaksi
