LPKP Sultra Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Nilai Krusial bagi Stabilitas Nasional
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Anti Korupsi serta Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian.
Ketua LPKP Sultra, Karmin, SH, secara tegas menyatakan dukungannya agar institusi Polri tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan hal yang krusial dalam menjaga stabilitas nasional.
“Saat ini kita masih sangat membutuhkan kepolisian yang selalu hadir di tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia masih menaruh harapan besar kepada Polri dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman,” ujar Karmin, Kamis (29/1/2026).
Karmin menambahkan, saat ini Polri tengah berupaya memperbaiki citra institusi, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya tersebut, Presiden Republik Indonesia telah membentuk tim reformasi internal Polri agar ke depan institusi kepolisian terus berbenah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang.
Oleh karena itu, Karmin meminta agar aspirasi dari aktivis maupun masyarakat sipil dikaji secara matang oleh para pemangku kebijakan.
Ia mengingatkan agar tidak diambil kebijakan yang justru berpotensi mengganggu stabilitas nasional, khususnya di bidang kamtibmas.
“Polri saat ini sedang fokus pada penegakan hukum berbagai kasus. Jangan sampai karena kepentingan elit tertentu, kinerja Polri justru terganggu,” tegasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
