Board of Peace dalam Sorotan: Teguh Santosa Nilai Langkah Indonesia Sejalan Politik Bebas Aktif
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Keberadaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang masih menuai polemik di tengah masyarakat internasional, termasuk di Indonesia, perlu dipahami sebagai instrumen yang dibentuk oleh sistem internasional untuk mencapai tujuan perdamaian global.
Sebagai lembaga yang memperoleh mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025, efektivitas dan peran BoP dinilai masih terbuka untuk dikritisi dan dievaluasi.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyampaikan bahwa BoP diharapkan mampu mencapai fase awal perdamaian, yakni negative peace atau ketiadaan kekerasan, khususnya di wilayah Gaza.
“BoP diharapkan dapat mencapai fase pertama, yakni negative peace atau the absence of violence, di mana tidak ada lagi kekerasan di Gaza,” ujar Teguh dalam webinar bertajuk “Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina”, Minggu malam (1/2/2026).
Resolusi DK PBB 2803, lanjut Teguh, mengamanatkan penghentian kekerasan di Gaza melalui beberapa langkah, di antaranya permintaan agar kelompok perlawanan Hamas meletakkan senjata serta penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari wilayah Gaza.
Resolusi tersebut juga mengatur mekanisme pertukaran sandera, baik yang masih hidup maupun jenazah sandera, antara pihak-pihak yang bertikai.
Selain itu, resolusi tersebut menegaskan jaminan bahwa tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa meninggalkan wilayahnya, serta memberikan hak bagi warga yang saat ini mengungsi untuk kembali ke tanah kelahiran mereka.
Webinar yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG) ini turut menghadirkan Ketua Presidium AWG M. Anshorullah, Anggota Presidium AWG Rifa Berliana, serta Motivator Annisa Theresia, dengan moderator Arina Islami.
Setelah fase negative peace, Teguh menjelaskan bahwa tahapan berikutnya adalah positive peace, yaitu kondisi di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara yang bertetangga.
“Dalam bahasa Dasasila Bandung Konferensi Asia Afrika 1955, fase positive peace ini disebut sebagai peaceful coexistence,” jelasnya.
Dengan menempatkan BoP sebagai “produk” sistem internasional PBB, Teguh menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BoP sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Keputusan tersebut, menurutnya, didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sekaligus menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Dalam pemaparannya, Teguh juga mengungkapkan kisah historis hubungan Indonesia–Palestina yang jarang diketahui publik. Pada 1992, Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat berencana menutup Kedutaan Besar Palestina di 26 negara, termasuk Indonesia, akibat kondisi keuangan PLO yang memburuk.
Rencana tersebut disampaikan Duta Besar Palestina untuk Indonesia saat itu, Ribhi Y. Awad, kepada Bambang Trihatmodjo, putra Presiden Soeharto.
Sehari berselang, Bambang menyampaikan pesan Presiden Soeharto yang meminta agar Kedutaan Besar Palestina di Jakarta tetap beroperasi, dengan jaminan dukungan operasional dari pemerintah Indonesia.
“Kemerdekaan Palestina telah ada di pikiran setiap kita sejak lama,” ujar Teguh, yang juga menjabat Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Teguh menambahkan, Indonesia tidak sendirian dalam keanggotaan BoP.
Sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim juga turut bergabung. Pada peluncuran BoP di Davos, Swiss, 22 Januari 2026 lalu, dari 20 pemimpin dunia yang hadir, 13 di antaranya merupakan pemimpin negara Muslim.
Mereka antara lain Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Kosovo Vjosa Osmani, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Qatar Syekh Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Menanggapi pernyataan tidak resmi Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia akan mengevaluasi keanggotaan BoP apabila lembaga tersebut tidak berjalan sesuai harapan, Teguh menilai sikap itu sebagai hal yang wajar dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak memberikan “cek kosong” kepada pihak mana pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh pergerakan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat petang (30/1/2026).
Mantan Ketua KPK RI Abraham Samad, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, kemudian menyampaikan pernyataan itu kepada publik.
Laporan: JMSI
