Diduga Tak Transparan, Penanganan Kasus Perselingkuhan Oknum P3K di Kendari Dipertanyakan Keluarga Pelapor
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Penanganan kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang pria berinisial SR, oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai kritik keras dari pihak keluarga pelapor.
Keluarga menilai Polresta Kendari tidak transparan dalam mengungkap fakta, khususnya terkait hasil visum serta pembuktian awal yang dijadikan dasar kesimpulan penyidik.
Pelapor berinisial WJ, yang merupakan istri sah SR, mengaku kecewa terhadap kesimpulan penyidik yang menyebut hasil visum belum cukup sebagai alat bukti karena perempuan berinisial D diduga dalam kondisi haid saat penggerebekan dilakukan.
“Katanya perempuan itu sedang haid, tapi kami tidak pernah diperlihatkan bukti medisnya. Itu hanya disampaikan secara lisan oleh penyidik,” ungkap WJ kepada awak media Sabtu (31/1/2026).
Menurut WJ, alasan tersebut terkesan sepihak dan janggal karena keluarga pelapor tidak diberi akses ataupun penjelasan rinci mengenai hasil visum yang menjadi dasar pertimbangan aparat kepolisian.
Tak hanya itu, keluarga WJ juga mempertanyakan permintaan penyidik agar menghadirkan saksi yang melihat langsung keberadaan SR dan D di indekos.
Padahal, menurut mereka, penggerebekan dilakukan secara terbuka dan disaksikan masyarakat, aparat kepolisian, serta terekam dalam video yang sempat viral di media sosial.
“Seharusnya bukti itu sudah cukup kuat. Kami, keluarga, istri sah terlapor, masyarakat, bahkan polisi ikut menyaksikan langsung penggerebekan tersebut. Semua terekam dalam video,” tegasnya.
WJ juga membeberkan sejumlah indikasi yang dinilai memperkuat dugaan perselingkuhan SR. Ia menyebut sejak Oktober 2025, usai diangkat sebagai P3K di Kementerian PU Bina Marga, SR mulai jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan yang dianggap tidak masuk akal.
“Dia sering beralasan tidak bisa pulang karena katanya kepalanya panas, merasa disantet, seperti ditusuk-tusuk. Tapi anehnya, sampai anaknya sakit dan meninggal dunia, dia tetap tidak betah pulang,” ujarnya.
Kecurigaan WJ dan keluarga semakin menguat setelah SR menghapus seluruh foto keluarga bersama istri sahnya dari akun Instagram pribadi. Tak lama kemudian, WJ menemukan adanya akun media sosial perempuan lain yang diduga memiliki hubungan khusus dengan SR.
“Saya lihat ada pengikut perempuan baru, saling follow. Setelah saya cek, akun Instagram perempuan itu dikunci. Saya kemudian beralih ke TikTok dan menemukan banyak video perempuan tersebut bermain TikTok di dalam mobil suami saya,” ungkapnya.
Menurut WJ, bahkan terdapat saksi yang melihat SR dan D berjalan bergandengan tangan di pusat perbelanjaan Lippo Plaza Kendari dengan mengenakan pakaian serasi berwarna putih.
Saat dikonfirmasi, SR membantah dan mengklaim perempuan tersebut hanya sebatas teman yang diantar. Namun, keluarga kemudian memasang alat pelacak GPS di mobil SR dan mendapati kendaraan tersebut berulang kali menuju indekos D.
“Dari situ kami kumpulkan keluarga dan langsung melakukan penggerebekan,” jelasnya.
Sebelum penggerebekan terjadi, D disebut sempat diperingatkan oleh istri sah SR agar tidak mengganggu rumah tangga mereka. Bahkan, keluarga perempuan D disebut sempat mengakui bahwa SR telah mengaku berstatus duda kepada pihak keluarga D.
Kasus ini sebelumnya juga diberitakan media nasional. Dikutip dari detik.com, Kanit PPA Polresta Kendari, Aipda Rais Patanra, menyatakan bahwa SR dan D sempat diamankan ke kantor polisi guna menjaga ketertiban umum, namun belum ada laporan resmi saat kejadian berlangsung.
“Masih kita dalami. Diamankan hanya untuk menjaga ketertiban, bukan ditahan,” ujar Rais, Sabtu (24/1/2026).
Ia juga meminta pihak yang merasa keberatan agar segera membuat laporan resmi guna menindaklanjuti proses hukum.
Namun bagi keluarga pelapor, pernyataan tersebut justru memperkuat kesan bahwa penanganan kasus ini terkesan lamban dan normatif, tanpa mempertimbangkan fakta lapangan serta dampak psikologis yang dialami istri sah dan keluarga korban.
“Kami hanya meminta keadilan dan transparansi. Jangan sampai hukum tumpul karena status atau jabatan,” pungkas WJ.
Laporan: Redaksi
