Ketua RW 05 Anawai Soroti Pernyataan Plt Kadis PUPR Kendari, Desak Ketegasan Soal Banjir Jalan Tunggala

  • Share
Ketgam: Kondisi banjir di Jalan Tunggala (Baito), Kota Kendari, yang diduga dipicu aktivitas pembangunan perumahan oleh sejumlah pengembang di wilayah tersebut.

Make Image responsive

Ketua RW 05 Anawai Soroti Pernyataan Plt Kadis PUPR Kendari, Desak Ketegasan Soal Banjir Jalan Tunggala

SUARASULTRA.COM | KENDARI – Ketua RW 05 Kelurahan Anawai, Mirkas, kembali melontarkan kritik terhadap pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Jayadin, yang dimuat di salah satu media daring.

Mirkas menilai, pernyataan Plt Kadis PUPR tersebut terkesan sebagai pembelaan diri yang tidak berpijak pada kondisi riil di lapangan, khususnya terkait persoalan banjir yang kerap terjadi di Jalan Tunggala (Baito), Kota Kendari.

Menurutnya, genangan lumpur yang selama ini merendam badan jalan hingga masuk ke rumah-rumah warga bukanlah persoalan sepele. Ia menduga, kondisi tersebut merupakan dampak langsung dari aktivitas pembukaan lahan perumahan oleh sejumlah pengembang yang dinilai tidak disertai pengendalian lingkungan yang memadai.

“Sepanjang pernyataannya di media, tidak ada satu pun penjelasan mengenai kontribusi pembangunan perumahan yang masif terhadap banjir yang selama ini kami alami,” tegas Mirkas, Kamis (26/2/2026).

Ia menyebut, pernyataan tersebut justru berpotensi mengaburkan fakta bahwa aktivitas pembangunan di kawasan tersebut telah memperparah kondisi lingkungan.

Ironisnya, kata dia, Pemerintah Kota Kendari dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap para pengembang, meskipun dampak lingkungan kian nyata dirasakan masyarakat.

Mirkas menilai, sikap tersebut mencerminkan ketidaktahuan terhadap fakta lapangan atau bahkan kecenderungan untuk melindungi kepentingan pihak pengembang.

Padahal, menurutnya, pemerintah seharusnya hadir dengan langkah konkret dan tegas, termasuk mewajibkan pengembang memenuhi seluruh kewajiban teknis guna mencegah potensi banjir.

Ia juga menyoroti belum direalisasikannya pembangunan kolam retensi oleh para pengembang, meskipun aktivitas pembukaan lahan terus berlangsung secara masif. Kondisi itu dinilainya sebagai bentuk kelalaian yang dibiarkan berlarut-larut tanpa pengawasan ketat dari instansi terkait.

Baca Juga:  Belajar Daring Dinilai Tidak Efektif, BEM DEMA Sulawesi Berharap Proses Belajar Tatap Muka Segera Dilaksanakan

Tak hanya itu, Mirkas turut mengkritik sikap Plt Kadis PUPR yang dinilai tidak turun langsung meninjau lokasi terdampak dan lebih mengandalkan laporan bawahan.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memberi contoh dengan turun langsung meninjau banjir. Sementara kepala dinas justru hanya menunggu laporan, lalu berbicara di media tanpa melihat langsung kondisi di lapangan. Ini patut dievaluasi,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi

 

Make Image responsive
banner 120x600
  • Share