Setahun YA-SYAM Memimpin Konawe: Antara Janji Perubahan dan Tantangan Akselerasi
OPINI – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST dan H. Syamsul Ibrahim, SE,.M.Si, ruang publik mulai dipenuhi beragam catatan evaluatif.
Kepemimpinan yang dikenal dengan akronim YA-SYAM itu dihadapkan pada ekspektasi besar masyarakat, sekaligus tantangan nyata dalam merealisasikan agenda perubahan yang dijanjikan saat kontestasi Pilkada Konawe 2024.
Selama rentang 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026, publik menilai progres pembangunan, baik fisik maupun tata kelola pemerintahan belum menunjukkan lompatan signifikan. Sejumlah indikator di lapangan memperlihatkan bahwa akselerasi program prioritas masih berjalan relatif lambat.
Salah satu sorotan utama adalah masih dominannya pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD). Hingga setahun berjalan, pelantikan pejabat eselon II secara definitif belum terealisasi secara menyeluruh. Situasi ini dinilai berdampak pada stabilitas dan efektivitas birokrasi.
Dalam praktiknya, pejabat yang berstatus Plt maupun yang masih definitif cenderung berhati-hati dalam mengambil kebijakan strategis. Ketidakpastian jabatan serta kemungkinan rotasi atau reshuffle kerap disebut sebagai faktor yang memengaruhi minimnya terobosan dan inovasi di tingkat OPD.
Akibatnya, ritme kerja birokrasi belum sepenuhnya bergerak progresif sebagaimana harapan awal masyarakat.
Di sisi lain, realisasi janji kampanye juga menjadi perhatian. Komitmen pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas UMKM, serta penciptaan lapangan kerja baru dinilai belum menunjukkan capaian terukur yang dirasakan luas oleh masyarakat.
Padahal, visi yang diusung YA-SYAM “Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan” menjadi fondasi utama dukungan publik pada Pilkada lalu.
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh misi besar, antara lain peningkatan daya saing ekonomi desa berbasis potensi lokal dan inovasi teknologi pertanian, pemerataan infrastruktur desa-kota, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif.
Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ketahanan sosial budaya, penegakan supremasi hukum,serta pembangunan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan.
Pasca kemenangan, YA-SYAM juga menetapkan enam program prioritas:
Pembangunan infrastruktur merata, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, reformasi birokrasi yang efisien, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan UMKM.
Seluruh agenda tersebut dirancang untuk periode pemerintahan 2025–2030 dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Namun, tahun pertama pemerintahan selalu menjadi fondasi penentu arah. Jika fondasi itu belum kokoh, baik dari sisi struktur birokrasi maupun konsistensi implementasi program maka target jangka menengah dan panjang berpotensi menghadapi hambatan lebih besar.
Evaluasi satu tahun ini sejatinya bukan untuk melemahkan legitimasi kepemimpinan, melainkan menjadi refleksi bersama. Pemerintahan YA-SYAM masih memiliki waktu yang cukup untuk mempercepat konsolidasi internal, menuntaskan penataan birokrasi, serta memastikan program prioritas berjalan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Harapan publik sederhana, janji kampanye tidak berhenti sebagai narasi politik, melainkan menjelma menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Konawe.
Tahun kedua dan seterusnya akan menjadi ujian sesungguhnya, apakah YA-SYAM mampu membuktikan komitmennya atau justru terjebak dalam ritme birokrasi yang stagnan.
Penulis: Sukardi Muhtar
(Ketua Bidang Kerja Sama Bisnis dan Advokasi JMSI Sulawesi Tenggara)
