Gubernur Sultra Soroti Polemik Transportasi Bandara Halu Oleo, Janji Evaluasi Sistem Layanan
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, memberikan perhatian serius terhadap polemik layanan transportasi di Bandara Halu Oleo yang belakangan menjadi sorotan publik.
Mantan Pangdam Hasanuddin tersebut mengaku telah menerima laporan terkait persoalan transportasi di bandara yang berada di Kabupaten Konawe Selatan itu. Pemerintah Provinsi Sultra, kata dia, akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui sumber persoalan yang terjadi di lapangan.
“Sudah ada laporan ke saya, tapi nanti kita akan cek dulu di mana kendalanya,” kata Andi Sumangerukka saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatan inspeksi mendadak (sidak) harga dan stok sembako menjelang Idul Fitri di Kendari, Kamis (4/3/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian apabila ditemukan sistem layanan yang tidak sesuai demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Sulawesi Tenggara.
“Kalau memang tidak sesuai akan kita sesuaikan,” tegas mantan Kabinda Sultra tersebut.
Sebelumnya, polemik layanan transportasi di Bandara Halu Oleo mendapat sorotan dari organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sultra (IMALAK). Mereka menilai layanan transportasi di bandara tersebut masih jauh dari kata tertib dan profesional.
Ketua IMALAK Sultra, Ali Sabarno, mengungkapkan adanya dugaan pungutan terhadap sopir yang ingin bergabung dalam koperasi transportasi bandara.
“Dari informasi yang kami dapatkan, untuk menjadi sopir atau mendaftarkan mobil ke koperasi dipungut biaya Rp2 juta, kemudian setiap bulan dikenakan iuran sekitar Rp500 ribu,” ujarnya.
Menurutnya, sistem antrean penumpang juga dinilai tidak tertata dengan baik sehingga sering terjadi perebutan penumpang oleh para sopir.
“Bandara Halu Oleo adalah wajah Sulawesi Tenggara. Ketika sopir berebut penumpang di depan pengunjung dari luar daerah, tentu ini menjadi penampakan yang tidak elok, bahkan berpotensi menimbulkan keributan,” tuturnya.
IMALAK juga menyoroti tidak tersedianya layanan transportasi daring seperti Grab maupun Maxim di area bandara.
“Di banyak bandara lain transportasi online tersedia, tetapi di Bandara Halu Oleo tidak ada. Kami menduga koperasi yang ada hanya dijadikan modus untuk menarik jatah preman,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menerima informasi dugaan persekusi terhadap sopir transportasi online yang kedapatan menjemput penumpang di kawasan bandara.
“Bahkan ada sopir yang hanya menjemput keluarga atau temannya, tetapi karena mobilnya memiliki stiker transportasi online seperti Maxim atau Grab, tetap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan,” tambahnya.
Karena itu, IMALAK mendesak pihak berwenang segera melakukan pembenahan terhadap sistem transportasi di Bandara Halu Oleo, termasuk melakukan audit terhadap koperasi yang mengelola transportasi di kawasan tersebut.
“Bandara Halu Oleo adalah wajah Sultra. Kalau kondisi ini dibiarkan terus, tentu memalukan. Bila perlu koperasi tersebut diaudit untuk mengetahui ke mana saja aliran dana pungutannya,” tegas Ali.
Keluhan serupa juga sempat viral di media sosial melalui sebuah video di platform TikTok yang diunggah akun @milop.dessert.
Dalam video berdurasi 41 detik tersebut, seorang penumpang mengaku kesulitan mendapatkan transportasi menuju hotel di Kota Kendari karena tidak adanya layanan taksi online di area bandara.
“Apa di seluruh Kendari tidak ada Grab, atau hanya Bandara Kendari saja yang tidak ada Grab? Dari sini ke hotel saya ditawari Rp180 ribu, akhirnya nego Rp150 ribu,” ujar perempuan dalam video tersebut.
Menanggapi hal itu, Humas Bandara Halu Oleo, Nurlansyah, menjelaskan bahwa pengelolaan layanan transportasi penumpang tidak berada di bawah kewenangan pihak bandara.
“Terkait pengelolaan layanan transportasi penumpang seperti rental maupun Grab, itu bukan kewenangan pihak bandara. Wilayah tersebut masih menjadi kewenangan Lanud,” katanya.
Sementara itu, Kepala Penerangan Lanud Halu Oleo, Yusuf, menyatakan bahwa layanan transportasi daring Grab belum diperbolehkan beroperasi di kawasan tersebut karena belum adanya kerja sama resmi dengan pihak Lanud.
“Grab tidak diperbolehkan masuk karena sampai saat ini belum ada kerja sama. Di bandara sudah ada taksi resmi yang memiliki kerja sama,” jelasnya.
Menurut Yusuf, selama belum ada kesepakatan atau regulasi yang mengatur, operasional transportasi online di wilayah Lanud Halu Oleo belum dapat diizinkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Grab terkait rencana kerja sama atau kebijakan operasional di Bandara Halu Oleo.
Laporan: Redaksi
