PMII Sultra Soroti Kontroversi Kadis Pariwisata, Desak Gubernur Ambil Sikap Tegas
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tenggara angkat bicara terkait sikap Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sultra berinisial RB yang dinilai kerap menimbulkan polemik, khususnya melalui aktivitas di media sosial TikTok.
Ketua PKC PMII Sultra, Awaludin Sisila, menilai RB memiliki rekam jejak yang kurang mencerminkan etika seorang pejabat publik. Ia mengungkapkan, saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Sultra, RB diduga kerap berselisih dengan kalangan wartawan.
“Bahkan, akun resmi Facebook Dinas Kominfo Sultra pada masanya pernah diduga melabeli karya jurnalistik sebagai hoaks. Padahal, sebagai pejabat, seharusnya menjadi pembina dan pengayom bagi insan pers,” ujar Awaludin, Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, persoalan tidak hanya terjadi dengan wartawan. RB juga disebut pernah terlibat konflik dengan sesama pejabat pada momentum Hari Pers Nasional yang berujung pada laporan kepolisian.
“Pertikaian itu diduga sampai terjadi kontak fisik yang berawal dari adu mulut,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung momen lain saat video RB sempat viral karena dinilai menyela pembicaraan Penjabat Gubernur Sultra saat itu, Andap. Selain itu, RB juga disebut pernah dilaporkan terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang aktivis di Jakarta.
Tak hanya itu, Awaludin menambahkan bahwa DPRD Sultra pernah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian RB dari jabatannya sebagai Penjabat Bupati Buton Selatan sekaligus Kadis Kominfo Sultra.
Saat ini, lanjutnya, sebagai Kadis Pariwisata Sultra, RB dinilai tidak fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ia menilai aktivitas RB di media sosial justru memperkeruh suasana.
“Postingan video di akun TikTok pribadinya kerap menimbulkan kegaduhan, bahkan diduga menyindir pejabat publik lain dan organisasi seperti AJI, serta mengomentari media. Hal ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pejabat,” tegasnya.
Awaludin menegaskan bahwa rekam jejak digital RB dapat diakses publik dan menjadi perhatian masyarakat luas.
Atas berbagai polemik tersebut, PKC PMII Sultra mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan RB dari jabatannya.
“Jika dibiarkan, hal ini dapat mengganggu citra kepemimpinan ASR-Hugua. Ketegasan diperlukan untuk menjaga profesionalisme birokrasi sesuai komitmen sistem merit yang selama ini digaungkan,” ujarnya.
Selain itu, PKC PMII Sultra juga meminta Polda Sultra menghentikan proses penyelidikan terhadap Ketua JMSI Sultra, Adhi Yaksa Pratama, dan jurnalis Kendarikini, Irvan.
“Ini merupakan sengketa pers yang seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa tebang pilih,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
