Inflasi Konawe Maret 2026 Capai 1,81 Persen, BPS Dorong Pemda Jadikan IHK Dasar Kebijakan
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe merilis data terbaru Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Maret 2026 dalam kegiatan yang digelar di ruang rapat BPS Konawe, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, SP., MH, Kepala Bappeda, Sriany, SE, M.Si, Kabag Ekonomi, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
Dalam rilis resmi yang disampaikan, Kepala BPS Kabupaten Konawe Ade Ida Mane, S.St., M.Si., melalui Koordinator Statistik Distribusi BPS Konawe, Hasriati, S.Pi., mengungkapkan bahwa pada Maret 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,14.
Inflasi tahunan tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Di antaranya kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,04 persen; pakaian dan alas kaki 0,28 persen; perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,70 persen, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,90 persen, transportasi 0,44 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,46 persen, pendidikan sebesar 1,42 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,34 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,37 persen.
Sementara itu, kelompok kesehatan serta rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat tidak mengalami perubahan indeks.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat tingkat inflasi month to month (m-to-m) Konawe pada Maret 2026 sebesar 1,14 persen, sedangkan inflasi year to date (y-to-d) mencapai 1,36 persen.
Kepala BPS Konawe menegaskan bahwa rilis rutin IHK setiap bulan diharapkan tidak hanya menjadi laporan statistik semata, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan penting dalam perumusan kebijakan daerah.
Data inflasi dan deflasi tersebut diharapkan menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Sumber: PPID Kominfo
Editor: Sukardi Muhtar
