Survei BPS Ungkap Tantangan Ekonomi Media Online, Efisiensi Anggaran Pemda Tekan Pendapatan
SUARASULTRA.COM | JAMBI – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada kerja sama publikasi, pelaku usaha media online di Kota Jambi menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat.
Ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah, minimnya iklan swasta, hingga persaingan usaha yang dinilai tidak sehat menjadi sejumlah persoalan yang dihadapi industri media digital saat ini.
Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran yang disampaikan pemilik Infojambi.com, Mursyid Sonsang, saat Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi melakukan survei terhadap pelaku usaha media online di Kota Jambi, Jumat (23/10/2026).
Survei berlangsung di kantor Infojambi.com, Lorong Darmomulyo RT 33 No. 76, Simpang Tiga Sipin, Kota Jambi.
Infojambi.com merupakan salah satu media online yang menjadi sampel pendataan BPS dalam melihat perkembangan ekonomi di sektor usaha media.
Petugas pendataan BPS Kota Jambi, Putri Amalis Arafat dan Liza Patezely, menjelaskan bahwa survei tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi, khususnya pada pelaku usaha media online di Kota Jambi.
“Yang disurvei ada lima media online di Kota Jambi sebagai sampel untuk melihat geliat ekonomi kreatif di sektor media,” ujar Putri Amalis Arafat.
Efisiensi Anggaran Tekan Pendapatan Media
Pemilik Infojambi.com, Mursyid Sonsang, mengungkapkan bahwa kondisi usaha media online saat ini tidak mudah. Menurut dia, salah satu persoalan utama adalah terbatasnya sumber pendapatan yang sebagian besar masih bergantung pada kerja sama publikasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Situasi tersebut semakin menantang seiring kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Dampaknya, kerja sama publikasi yang seharusnya menopang keberlangsungan operasional media tidak selalu terealisasi sesuai harapan.
“Apalagi sekarang ada efisiensi anggaran di pemda-pemda. Satu tahun kerja sama paling dibayar tiga bulan. Ada yang cuma satu bulan,” kata Mursyid, yang pernah menjabat Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2007–2017.
Di sisi lain, pendapatan dari sektor swasta melalui iklan maupun advertorial, menurut Mursyid, masih sangat terbatas. Banyak pelaku usaha memilih memanfaatkan media sosial yang dikelola sendiri atau beriklan melalui akun media sosial dengan jumlah pengikut yang besar.
Kondisi ini membuat media online harus berjuang mempertahankan operasional di tengah terbatasnya sumber pendapatan. Padahal, perusahaan pers membutuhkan biaya untuk membayar tenaga kerja, menjaga kualitas pemberitaan, serta memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan teknologi.
Persaingan Media dan Tantangan Profesionalisme
Selain persoalan ekonomi, Mursyid menyoroti maraknya pendirian media online baru yang menurutnya tidak selalu diiringi pemahaman memadai tentang jurnalistik dan pengelolaan perusahaan pers.
Ia menilai, kemunculan banyak media baru di tengah terbatasnya pasar iklan dan kerja sama publikasi turut meningkatkan persaingan usaha. Persoalan menjadi lebih serius apabila media tidak dijalankan berdasarkan prinsip jurnalistik dan justru digunakan untuk kepentingan tertentu.
“Lebih parah lagi, pemain baru ini tidak mengerti ilmu jurnalistik, tapi membuat media untuk tujuan tertentu. Media online berita sudah berubah jadi medsos,” ungkap Mursyid, yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri SMSI dan JMSI di tingkat pusat.
Menurut dia, keberadaan media seharusnya tidak hanya berorientasi pada publikasi informasi, tetapi juga menjunjung tinggi profesionalisme, kode etik jurnalistik, serta tanggung jawab kepada masyarakat.
Di tengah persaingan tersebut, media yang berupaya menjalankan praktik jurnalistik secara profesional menghadapi tantangan untuk tetap bertahan sekaligus menjaga kualitas pemberitaan.
Minta Kerja Sama Pemerintah Perhatikan Verifikasi Dewan Pers
Mursyid juga menyoroti pelaksanaan regulasi pers dan peran Dewan Pers dalam mendorong terciptanya ekosistem media yang profesional. Ia menilai, verifikasi perusahaan pers semestinya menjadi salah satu pertimbangan penting bagi instansi pemerintah ketika menjalin kerja sama publikasi.
Menurutnya, perusahaan pers yang telah memenuhi persyaratan dan menjalani verifikasi Dewan Pers perlu mendapatkan perhatian dalam proses kerja sama, tanpa mengabaikan ketentuan pengadaan, transparansi, serta persyaratan lain yang berlaku.
“Seharusnya media yang sudah terverifikasi Dewan Pers diutamakan mendapat kerja sama di pemerintah pusat dan daerah. Tapi yang terjadi justru media yang menjadi tim sukses di pemda-pemda yang menguasai kerja sama, bahkan media baru yang belum terverifikasi Dewan Pers,” jelas tokoh pers Jambi tersebut.
Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dapat membangun pola kerja sama publikasi yang lebih transparan dan profesional. Menurutnya, rekam jejak jurnalistik, kepatuhan terhadap kode etik, serta status verifikasi perusahaan pers perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam memilih mitra media.
Mursyid juga menyarankan Dewan Pers menerbitkan surat edaran atau pedoman kepada instansi pemerintah dan pihak swasta mengenai pentingnya menjalin kerja sama dengan perusahaan pers yang memenuhi ketentuan profesional dan administratif.
Survei BPS Jadi Gambaran Kondisi Usaha Media
Survei yang dilakukan BPS Kota Jambi terhadap lima media online tersebut menjadi bagian dari upaya pendataan perkembangan ekonomi pada sektor usaha media di daerah.
Di tengah perubahan pola belanja iklan, persaingan dengan platform digital, serta efisiensi anggaran pemerintah, keberlangsungan usaha media menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Bagi pelaku usaha media online, tantangan saat ini bukan hanya mempertahankan eksistensi di ruang digital, melainkan juga memastikan keberlanjutan bisnis tanpa mengorbankan kualitas dan independensi jurnalistik.
Pendataan BPS diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi usaha media online di Kota Jambi. Namun, temuan dari lima media yang dijadikan sampel tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh perusahaan media di daerah tersebut.
Laporan: Redaksi
