JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meluruskan simpang siur informasi tentang penggeledahan kantor pusat partai itu.
Di mana isu penggeledahan tersebut dikaitkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap komisioner KPU berinisial WS.
Menurut Hasto, sejak awal sikap partainya sangat tegas dengan tidak berkomproni terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Sebab bagi pihaknya, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Partai terus melakukan edukasi hingga memberikan sanksi yang berat bagi kader yang terlibat.
Menyangkut isu penggeledahan, Hasto menyebut sudah meminta laporan dari Kepala Sekretariat DPP PDIP. Diakui bahwa ada beberapa orang yang datang ke kantor partai. Mereka pun diterima serta diminta melakukan tindakan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan di dalam pemberantasan korupsi, yang kami harapkan adalah sebuah mekanisme adanya surat perintah,” kata Hasto menjawab wartawan di Kompleks JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020) sore.
“Dan seandainya begitu itu dipenuhi, ya tentu saja seluruh jajaran PDI Perjuangan, sebagaimana kami tunjukkan selama ini, pasti membantu kerja dari KPK, sebuah misi yang sangat baik tersebut,”sambungnya.
Sehingga lanjut dia, tidak benar jika ada penyegelan yang dilakukan oleh tim KPK di kantor pusat DPP PDI Perjuangan.
“Jadi informasi terhadap penggeledahan, terhadap adanya penyegelan itu tidak benar,” tegas Hasto.
Walau demikian, Hasto memastikan PDIP takkan menghalangi langkah penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh KPK.
“Sikap partai adalah memberikan dukungan terhadap hal itu,” pungkas Hasto.(***)
