SUARASULTRA.COM | KONAWE – Aksi unjuk rasa yang sering dilakukan oleh aktivis ketika ada kebijakan pemerintah tidak pro rakyat kini meredup di tengah pandemi Covid-19.
Seperti halnya di Kabupatem Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Aktivis setempat tak lagi terlihat mengangkat megafon meskipun banyak permasalahan di tengah masyarakat saat ini yang harus disuarakan.
Israjab, salah aktivis Konawe mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi melalui aksi unjuk rasa. Seperti honor aparat desa yang tak kunjung dibayarkan. Ini perlu dipertanyakan kepada pemerintah kenapa tidak dibayarkan. Hanya saja kata dia, saat ini masyarakat diimbau untuk tetap di rumah saja.
Sebagai warga negara yang baik lanjut Israjab kita tentu wajib mendengar imbauan pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Tetap menjaga jarak sosial dan jarak fisik.
“Kita semua harus menahan diri untuk tidak berkumpul, ini demi kebaikan bersama. Masalah kebijakan pemerintah nanti setelah pandemi Covid-19 sudah dinyatakan aman baru kita turun ke jalan lagi,” kata Israjab, Kamis 23 April 2020.
Menurut Israjab pihak Kepolisian RI dalam hal ini Kapolri telah mengeluarkan Maklumat Kapolri No. : MAK / 2/ III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19.
Kata dia, Maklumat itu jelas melarang untuk berkumpul atau mengumpulkan massa. Sementara dalam melakukan unjuk rasa tentu ada massa.
“Polisi sudah pasti tidak mengeluarkan izin Unras. Sementara izin untuk aksi dikeluarkan mereka (Polisi-red) ujarnya.
Mseki tidak melakukan aksi Unras, Israjab berharap Pemda Konawe peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Khusus kepada aparat desa agar honor mereka dibayarkan.
“Kasihan mereka sudah 16 bulan belum terima honor. Aparat ini kan juga butuh makan,” katanya.
Melalui media ini Israjab mengimbau kepada seluruh masyarakat khusus nya rekan-rekan aktivis untuk bersama – sama menahan diri untuk tidak turun ke jalan di tengah pandemi Covid-19.
“Nantilah setelah semuanya normal baru kita teriak lagi, jika pemerintah tetap pada posisi tidak peduli nasib aparat desa,” pungkasnya
Laporan: Sukardi Muhtar
