SUARASULTRA.COM | KONAWE – Status Pengelolaan Pulau Bokori yang terletak di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini terungkap. Ternyata pengelolaan pulau tersebut hanya sebatas pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Konawe.
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengungkapkan bahwa sudah lima tahun Pulau Bokori dikelola secara gratis oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pariwisata.
“Pemda Konawe selama ini belum dapat apa – apa dari hasil pengelolaan Pulau Wisata itu,” ungkap Kery kepada awak media Kamis (29/4/2021) kemarin.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe itu menerangkan pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata Sultra selama menangani Pulau Bokori hanya berstatus sebagai pinjam pakai dan tidak pernah memberikan kontribusi ke Pemda Konawe.
“Nur Alam (Gubernur) kala itu menyatakan keinginannya untuk membangun Pulau Bokori. Saya oke, dengan catatan status pinjam pakai,” ujar Kery.
Oleh karena itu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa meminta secara tegas agar aktivitas proyek di objek wisata Pulau Bokori segera dihentikan.
Alasannya, aktivitas proyek di pulau itu diketahui izinnya melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kata Kery, Pulau Bokori merupakan bagian wilayah Kabupaten Konawe.
“Segala aktivitas di pulau itu harus dihentikan,” tegas Kery di hadapan awak media.
Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini, aktivitas proyek dapat dilanjutkan kembali apabila ada renegosiasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Selain alasan tersebut, Bupati Konawe dua periode itu juga mengklaim, jika pihaknya saat ini telah memiliki anggaran untuk membangun Pulau Bokori. Bukan hanya Pulau Bokori, Kery menyebut sekaligus akan mengembangkan Pulau Saponda Laut untuk mendongkrak Penghasilan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pariwisata itu.
Lebih lanjut Kery menyebut dirinya selaku Bupati Konawe merasa tersinggung terkait pengelolaan pulau itu. Di mana kata dia, pengembang yang akan bermitra diduga hanya berhubungan dengan Pemprov dan tidak berkoordinasi dengan Pemda Konawe selaku pemilik aset.
“Bokori itu masuk dalam wilayah Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe,” tutur Kery.
Kery pun sangat menyayangkan sikap pemprov selama ini. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Konawe itu merasa pihaknya tidak dilibatkan dalam bagi hasil pengelolaan Pulau Bokori padahal sudah kurang lebih lima tahun dinikmati hasilnya.
“Ibarat Pemerintah Provinsi itu orang tua, dia harus menghidupi “anaknya” yaitu Kabupaten Konawe. Tapi, ini terbalik. Bokori itu hartanya Konawe. Ini namanya, orang tua durhaka sama anaknya,” kata Kery sambil tersenyum.
Kery menambahkan bahwa bukan hanya objek wisata Pulau Bokori yang akan ditangani secara serius. Kery menegaskan renegosiasi ditujukan untuk seluruh objek wisata yang ada di Wilayah Kabupaten Konawe.
“Tanpa itu (renegosiasi) saya minta seluruh kegiatan apapun di atas pulau Bokori dan objek Wisata lainnya dihentikan,” pungkas Kery.
Laporan: Sukardi Muhtar
