Alarm Korupsi di Pemda Konawe: Tujuh OPD Dibidik Aparat Penegak Hukum
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tengah menjadi sorotan. Indikasi kuat dugaan praktik korupsi mencuat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul laporan temuan serta pengusutan oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2024.
Beberapa kasus kini tengah bergulir, baik di Kejaksaan Negeri maupun di Kepolisian Resor Konawe. Dugaan korupsi yang diselidiki tidak main-main, kerugian negara ditaksir mencapai belasan miliar rupiah.
Salah satu kasus yang paling mencolok adalah dugaan korupsi anggaran makan dan minum untuk Bupati Konawe. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, anggaran tersebut mencapai Rp9,2 miliar dan kini sedang diproses oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Konawe.
Pantauan awak media ini menunjukkan bahwa sejumlah pihak dari beberapa OPD telah dimintai keterangan oleh aparat. Bahkan, untuk memperkuat pembuktian, Kepolisian juga telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengaudit dugaan penyimpangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sementara itu, di Kejaksaan Negeri Konawe, penyelidik telah meminta audit dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan food court pada Dinas PUPR Konawe.
Meski pengusutan telah berjalan, hingga kini belum ada satupun perkara yang naik status dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya tujuh dinas, badan, dan bagian dalam struktur Pemda Konawe telah dilaporkan oleh masyarakat karena diduga terindikasi korupsi dan kini tengah dibidik aparat penegak hukum.
Berikut daftarnya:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pendapatan Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Kasus-kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan di OPD lingkungan Pemda Konawe memerlukan pembenahan serius, transparansi, dan pengawasan ketat.
Laporan: Sukardi Muhtar
