PMII Konawe Dukung Kejari Usut Dugaan Korupsi Dana Pilkada Konut, Siap Berikan Data dan Bukti Pendukung
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Konawe menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Utara (Konut).
Ketua PC PMII Kabupaten Konawe, Harbiansyah, menilai langkah Kejari Konawe merupakan bukti nyata keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara untuk penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Kami mendukung penuh Kejaksaan Negeri Konawe untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana Pilkada Konawe Utara. Namun kami menegaskan agar Kejari tidak hanya fokus pada satu orang saja. Kasus ini harus diusut secara menyeluruh dan transparan,” tegas Harbiansyah dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).
Lebih lanjut, PMII Konawe menduga bahwa dugaan penyimpangan dana Pilkada tersebut melibatkan lebih dari satu pihak. Pihaknya menyoroti kemungkinan adanya tanggung jawab kolektif dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Utara, mulai dari para komisioner hingga kepala subbagian (Kasubag) yang terkait dengan pengelolaan anggaran.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun, kuat dugaan bahwa bukan hanya satu pihak yang terlibat. Seluruh jajaran KPU Konawe Utara, mulai dari komisioner hingga Kasubag, harus dimintai pertanggungjawaban. Kejaksaan jangan tebang pilih dalam proses hukum ini,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal penegakan hukum, PC PMII Konawe berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejari Konawe dalam waktu dekat. Dalam aksi tersebut, PMII akan menyerahkan sejumlah data dan bukti pendukung terkait dugaan keterlibatan beberapa pihak dalam kasus korupsi dana Pilkada Konut.
“PMII Konawe tidak hanya bicara di luar, tetapi akan turun langsung mengawal proses ini. Kami akan melakukan aksi dan menyerahkan bukti-bukti yang kami miliki kepada Kejari Konawe agar penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa ada yang ditutupi,” ujar Harbiansyah.
Ia menegaskan, praktik korupsi dalam pelaksanaan Pilkada merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi serta pengabaian terhadap kepercayaan publik. Karena itu, Kejari Konawe diminta bertindak tegas, profesional, dan transparan tanpa pandang bulu.
“Pilkada adalah milik rakyat, bukan ajang untuk memperkaya diri. Kami mendesak Kejari Konawe menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya demi tegaknya keadilan dan marwah hukum di negeri ini,” tutup Harbiansyah.
Dengan sikap tersebut, PC PMII Kabupaten Konawe menegaskan komitmennya sebagai organisasi pergerakan mahasiswa yang konsisten mengawal isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
Laporan: Redaksi
