Forum CSR Konawe Dinilai Tak Berperan, Desa Desak Turun Lapangan Serap Aspirasi Warga
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Kritik terhadap Forum CSR Kabupaten Konawe semakin menguat dari sejumlah pemerintah desa yang menilai lembaga tersebut belum menunjukkan peran strategisnya.
Di tengah banyaknya kebutuhan petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang tidak terakomodir dalam APBD, forum yang seharusnya menjadi penghubung dengan perusahaan dinilai tidak hadir di lapangan.
Keluhan muncul karena berbagai usulan prioritas desa mulai dari program pemberdayaan, sarana pertanian, pelatihan budidaya, dukungan alat nelayan, hingga infrastruktur ekonomi masih terpinggirkan dari perencanaan anggaran daerah.
Hal ini membuat harapan tertuju pada Forum CSR Konawe, mengingat forum tersebut dibentuk untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan desa dengan dukungan dunia usaha.
“Namun hingga saat ini Forum CSR Konawe dinilai masih minim turun ke lapangan dan belum melakukan mekanisme penyerapan aspirasi secara langsung di desa-desa,” tegas Ramadan, Kepala Desa Andeposandu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, kepada media ini (28/11/2025).
Keterbatasan fiskal pemerintah daerah membuat banyak program desa tidak terdanai. Padahal, kemitraan melalui skema CSR dapat menjadi alternatif pembangunan yang lebih cepat, fleksibel, dan tepat sasaran.
CSR bukan sekadar bantuan sosial, tetapi instrumen pembangunan yang dapat diarahkan untuk:
Pemberdayaan petani melalui penyediaan alat pertanian, pelatihan budidaya modern, hingga penguatan akses pemasaran.
Dukungan bagi nelayan berupa perahu, alat tangkap ramah lingkungan, cold storage, hingga pelatihan pascapanen.
Peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan wirausaha, literasi keuangan, pengembangan UMKM, dan teknologi tepat guna.
Penguatan infrastruktur ekonomi desa, termasuk jalan produksi, irigasi kecil, dan kawasan produktif lainnya.
“Sayangnya, potensi tersebut belum dimaksimalkan oleh Forum CSR Konawe karena forum belum secara intensif melakukan pemetaan kebutuhan desa serta dialog langsung dengan pemerintah desa dan BPD,” tambah Ramadan.
Dorongan agar Forum CSR Konawe segera turun ke lapangan juga datang dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Beberapa ketua BPD menilai musyawarah CSR dan verifikasi kebutuhan di lapangan harus segera dijalankan.
“Banyak usulan kami tidak masuk APBD. Harapan kami Forum CSR dapat hadir, mendengar, dan menyalurkan program CSR perusahaan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi,” ujar Eris Saputra, Ketua BPD Uelawu, Kecamatan Konawe.
Mereka menegaskan bahwa program CSR seharusnya diarahkan pada kegiatan jangka panjang dan berkelanjutan, bukan bantuan sesaat. Karena itu, keberadaan Forum CSR menjadi penting sebagai regulator kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat desa.
Pemerintah desa mendorong Forum CSR Konawe segera mengambil langkah konkret melalui:
Penyerapan aspirasi desa secara resmi dan terjadwal.
Pemetaan kebutuhan berbasis data dan kondisi riil.
Menjembatani usulan desa dengan program CSR perusahaan secara transparan.
Penyusunan prioritas program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Dengan peran yang lebih aktif dan terukur, Forum CSR Konawe diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan APBD, sekaligus motor penggerak pembangunan desa, terutama bagi petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang selama ini terdampak minimnya anggaran. (**)
Editor: Sukardi Muhtar
