Massa Lingkar Tambang Konut Geruduk Kantor ESDM, Desak Keterlibatan Kontraktor Lokal
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Lingkar Tambang Bumi Anoa Konawe Utara menggeruduk kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Aksi ini digelar untuk menuntut kejelasan soal keterlibatan kontraktor lokal dalam aktivitas pertambangan di Konawe Utara, yang menurut mereka selama ini diabaikan oleh perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP).
Massa menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap Kementerian ESDM, khususnya Menteri Investasi/BKPM yang kini merangkap tugas koordinasi sektor pertambangan, Bahlil Lahadalia. Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan kontraktor lokal mendapat ruang dalam industri tambang.
Ketua Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Lokal Konawe Utara, Rakhmatullah, menyampaikan bahwa masyarakat lingkar tambang telah lama merasa hanya menjadi penonton di wilayah mereka sendiri, sementara ratusan IUP aktif beroperasi.
“Kami datang atas nama masyarakat lokal Konawe Utara. Ada IUP yang jelas beroperasi di tanah kami, tetapi sama sekali tidak melibatkan kontraktor lokal,” ujar Rakhmatullah dalam orasinya di depan Gedung ESDM RI.
Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat daerah.
“Ini bentuk kejahatan nyata. Mereka mengambil keuntungan dari sumber daya kami, tetapi menutup mata terhadap keberadaan kami,” tegasnya.
Rakhmatullah juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 36 perusahaan di Konawe Utara yang memperoleh kuota RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya). Namun, tidak satu pun dari perusahaan tersebut yang disebut menjalin kerja sama dengan kontraktor lokal.
Karena itu, ia mendesak Menteri ESDM untuk menangguhkan seluruh RKAB perusahaan tambang di Konawe Utara hingga ada kepastian bahwa kontraktor lokal dilibatkan secara resmi dalam kegiatan operasional.
“Jika persetujuan RKAB kembali dikeluarkan tanpa melibatkan kontraktor lokal, konflik horizontal sangat mungkin terjadi ke depan. Ini soal penegakan aturan, soal masa depan ekonomi, dan soal peningkatan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang,” tuturnya.
Rakhmatullah menegaskan bahwa daerah kaya sumber daya alam seharusnya tidak berakhir dengan masyarakat yang tertinggal.
“Jangan jadikan Konawe Utara kaya sumber daya alam tapi miskin sumber daya manusia,” pungkasnya.
Sementara itu, pantauan awak media menunjukkan bahwa massa aksi masih bertahan di depan Gedung ESDM RI. Mereka menunggu Menteri Bahlil Lahadalia untuk menemui mereka dan menggelar audiensi terbuka.
Laporan: Redaksi
