Great Institute: Ekonomi Indonesia Anomali Positif di Tengah Ketidakpastian Global
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Di tengah lanskap global yang sarat ketidakpastian, perekonomian Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan yang relatif solid.
Penilaian tersebut disampaikan Great Institute dalam konferensi pers bertajuk “Melangkah Maju di Tengah Ketidakpastian” yang digelar di Jalan Taman Gunawarman Timur, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Konferensi pers ini merupakan bagian dari pemaparan Economic Outlook 2026 Great Institute, yang mengulas dinamika ekonomi global, kinerja ekonomi nasional sepanjang 2025, serta proyeksi dan agenda transformasi ekonomi Indonesia pada 2026.
Direktur Eksekutif Great Institute, Dr. Sudarto, menyebut perekonomian Indonesia sebagai anomali positif di tengah turbulensi global yang masih berlangsung.
“Ekonomi Indonesia boleh dibilang anomali. Ketika perekonomian dunia masih berada dalam turbulensi, ketidakpastian, bahkan krisis, Indonesia masih mampu tumbuh sehat di kisaran 5 persen,” ujar Sudarto.
Ia menjelaskan, ketidakpastian global periode 2025–2026 dipicu oleh berlapis faktor geopolitik dan geoekonomi. Mulai dari dinamika politik Amerika Serikat di Venezuela, krisis hubungan China–Taiwan, perang Rusia–Ukraina yang belum mereda, hingga konflik yang secara geografis dekat dengan Indonesia, yakni di Laut China Selatan.
“Belum lagi fragmentasi perdagangan global, tren proteksionisme, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam. Semua ini menciptakan lingkungan global yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Meski demikian, Sudarto menegaskan Indonesia patut bersyukur karena masih mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Menurutnya, capaian tersebut bukan kebetulan, melainkan ditopang oleh kuatnya permintaan domestik serta mulai berjalannya berbagai program prioritas pemerintah.
“Kami optimistis ke depan Indonesia akan lebih maju. Program-program prioritas pemerintah sudah mulai berjalan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian,” ujarnya.
Salah satu program yang disoroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga awal 2026, jumlah penerima manfaat program ini disebut telah mencapai sekitar 53,4 juta orang.
Selain berdampak pada perbaikan kualitas gizi masyarakat, MBG juga dinilai berpotensi menjadi stimulus ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan juga dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pada 2026, jumlah koperasi ini ditargetkan mencapai sekitar 82.000 unit di seluruh Indonesia.
“Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian rakyat dan nasional. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat basis ekonomi dari desa,” jelas Sudarto.
Ia menambahkan, kombinasi program perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, dan stabilitas makro menjadi fondasi penting dalam mendorong pemerataan ekonomi.
“Kami optimistis, tahun ini pemerintah semakin mampu meningkatkan pemerataan, yang menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan yang diusung pemerintah kian nyata,” katanya.
Ketidakpastian Global dan Posisi Indonesia
Dalam paparannya, Great Institute memperkirakan dunia pada 2026 masih berada dalam rezim ketidakpastian tinggi. Ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju membuat dunia usaha cenderung bersikap wait and see.
Namun demikian, Indonesia dinilai tetap menjadi salah satu titik terang stabilitas di tengah badai global. Proyeksi lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan OECD masih menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen pada 2026.
Di dalam negeri, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2025, konsumsi tumbuh relatif stabil dan menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski begitu, Great Institute mengingatkan adanya pergeseran struktural yang perlu diwaspadai, terutama menyusutnya basis kelas menengah.
Peneliti Desk Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra, menilai stabilitas konsumsi agregat saat ini cenderung menutupi persoalan struktural tersebut.
“Basis konsumen kelas menengah yang selama ini menjadi motor belanja diskresioner justru menyusut. Sebaliknya, kelompok rentan dan kelas menengah rentan membesar. Mobilitas sosial cenderung macet,” ujar Adrian.
Menurutnya, kondisi ini membuat konsumsi berfungsi sebagai penyangga pertumbuhan, namun belum cukup kuat menjadi mesin akselerasi ekonomi. Tantangan 2026 adalah mengubah konsumsi rumah tangga dari sekadar shock absorber menjadi penggerak pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas harga.
Sementara itu, peneliti Great Institute Adamski Pangeran menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi. Ia menyebut investasi Indonesia sangat sensitif terhadap ketidakpastian global sekaligus kepastian eksekusi kebijakan di dalam negeri.
“Di tengah mengecilnya kue Penanaman Modal Asing global, agenda terpenting bukan sekadar promosi, melainkan meningkatkan investability melalui kepastian eksekusi, terutama terkait tata ruang, perizinan, dan debottlenecking,” jelasnya.
Tanpa reformasi eksekusi kebijakan, menurut Adamski, investasi berpotensi terus bergerak dengan pola stop and go, sehingga sulit mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi.
Agenda Transformasi dan Optimisme 2026
Peneliti Great Institute lainnya, Yossi Martino, menyebut 2026 sebagai titik krusial bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia. Stabilitas makro yang relatif terjaga harus dimanfaatkan sebagai pijakan transformasi struktural.
“Pilihan kebijakan pada 2026 akan menentukan apakah Indonesia melanjutkan pola pertumbuhan defensif atau menjadikan stabilitas sebagai landasan transformasi ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkeadilan,” ujarnya.
Great Institute memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,3–5,6 persen, dengan catatan implementasi program prioritas berjalan efektif dan sinergi kebijakan fiskal–moneter tetap terjaga.
Optimisme tersebut dinilai terukur.
Indonesia memiliki fundamental domestik yang cukup kuat, namun masih menghadapi pekerjaan rumah besar, mulai dari penguatan kelas menengah, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga kepastian hukum dan tata kelola investasi.
Menutup konferensi pers, Sudarto menegaskan bahwa ketidakpastian global tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap pasif.
“Justru di tengah ketidakpastian inilah Indonesia harus berani melangkah maju, dengan kebijakan yang presisi, inklusif, dan berpihak pada ekonomi rakyat,” tegasnya.
Laporan: Redaksi
