DPRD Konawe Terima Aspirasi Warga Lalonona, Surat Pengunduran Diri Kades Resmi Diserahkan

  • Share
Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, SH mewakili Pimpinan dan Komisi I menerima warga Desa Lalonona Kecamatan Amonggedo.

Make Image responsive

DPRD Konawe Terima Aspirasi Warga Lalonona, Surat Pengunduran Diri Kades Resmi Diserahkan

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Senin (19/1/2026), menerima aspirasi masyarakat Desa Lalonona, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Aspirasi yang disampaikan warga berupa surat resmi pengunduran diri Kepala Desa Lalonona, Wagianto. Surat tersebut diantar langsung oleh perwakilan masyarakat dan diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Konawe, Eko Saputra Jaya, S.H.

Saat dikonfirmasi, Eko Saputra Jaya membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri kepala desa tersebut pada pagi hari.

“Surat pengunduran diri sudah kami terima dan ditandatangani langsung oleh kepala desa di atas materai Rp10.000,” ujar Eko kepada awak media.

Ia menjelaskan, surat tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Konawe untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Lalonona dapat kembali berjalan normal.

“Suratnya sudah kami teruskan ke sekretariat untuk disampaikan kepada pimpinan. Kami mendorong agar proses pengunduran diri ini segera ditindaklanjuti, karena pelayanan pemerintahan di Lalonona saat ini hampir lumpuh,” jelasnya.

Eko juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi I DPRD Konawe yang membidangi pemerintahan. Selanjutnya, proses pergantian kepala desa akan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Lalonona mengungkapkan bahwa pelayanan pemerintahan desa saat ini berjalan tanpa kepastian arah. Ia mencontohkan, pelayanan Posyandu bagi ibu hamil dan balita telah terhenti selama sekitar lima bulan terakhir.

“Posyandu sudah lima bulan tidak berjalan. Kami sangat kasihan, terutama ibu hamil dan balita. Selain itu, rapat pembahasan anggaran perubahan tahun 2025 juga tidak pernah dilaksanakan,” ujar warga tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Baca Juga:  Cerdaskan Generasi Milenia, DPD PDI Perjuangan Sultra Gelar Try Out SBMPTN

Warga juga mengaku khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada terhambatnya penyaluran dana desa serta pelaksanaan berbagai program pembangunan jika tidak segera ada kejelasan kepemimpinan di Desa Lalonona.

Laporan : FN
Editor : Sukardi Muhtar

 

Make Image responsive
banner 120x600
  • Share
error: Content is protected !!