Ketua DPRD Konawe Tekankan Skala Prioritas dalam Musrenbang RKPD 2027
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2027 digelar di salah satu hotel di Kota Unaaha, Senin (19/1/2026).
Musrenbang tersebut melibatkan empat kecamatan, yakni Kecamatan Uepai, Unaaha, Anggaberi, dan Kecamatan Konawe, sebagai bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Potensi Lokal, Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola untuk Mewujudkan Konawe yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan.”
Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., dalam sambutannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berpijak pada kebutuhan yang benar-benar mendasar, mendesak, dan menjadi prioritas utama masyarakat.
“Perencanaan kita harus berbasis pada kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dari empat kecamatan dan desa atau kelurahan, semuanya memang penting, namun harus diklasifikasikan mana yang paling penting, mendesak, dan menjadi prioritas,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara program yang penting tetapi tidak mendesak, penting dan mendesak, hingga mendesak namun belum masuk skala prioritas.
Oleh karena itu, pemerintah desa dan kelurahan diminta mampu memilah dan menetapkan usulan pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat.
I Made Asmaya mengaku telah menerima berbagai masukan dari Wakil Bupati Konawe, para camat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konawe terkait usulan program pembangunan. Ia pun meminta agar seluruh usulan yang diajukan melalui Musrenbang benar-benar dikaji secara matang.
“Jika usulan itu benar-benar penting, mendesak, dan prioritas, saya sebagai Ketua DPRD Konawe akan mengupayakan bersama bupati dan wakil bupati agar dapat direalisasikan,” ujarnya.
Selain itu, Made juga menekankan pentingnya pemahaman aparatur desa dan kelurahan terhadap tahapan serta mekanisme perencanaan dan penganggaran, mulai dari musyawarah desa, kecamatan, hingga pembahasan di tingkat kabupaten dan DPRD.
“Saya ingin kita semua belajar menjadi profesional dan patuh terhadap prosedur. Saya yakin sumber daya manusia di Konawe ini mumpuni dan tidak kalah dengan daerah lain,” katanya.
Menurutnya, apabila seluruh tahapan perencanaan dijalankan dengan baik dan benar, maka setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun moral kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, I Made Asmaya juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar kurang lebih Rp289 miliar, yang tentunya berpengaruh terhadap kapasitas pembangunan daerah.
“Kondisi anggaran memang cukup berat. Namun kita tidak boleh berkecil hati dan pesimis. Dengan niat baik, formulasi yang tepat, serta duduk bersama mencari solusi, program prioritas tetap bisa kita jalankan,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmen DPRD Konawe untuk tidak mencoret hasil Musrenbang yang dinilai sangat penting, mendesak, dan prioritas bagi masyarakat. Bahkan, ia meminta Bappeda Konawe untuk memaparkan urgensi program-program tersebut kepada Badan Anggaran DPRD.
“Tujuan akhirnya jelas, Pendapatan Asli Daerah meningkat, masyarakat sejahtera, dan kebutuhan riil desa serta kelurahan benar-benar terjawab,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
