Ketua Komisi I DPRD Geram, RDP MBG Konawe Memanas
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Persoalan dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa SMA Negeri 20 Konawe setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Konawe.
DPRD Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Konawe di Gedung DPRD Konawe, Rabu (30/9/2026).
Rapat tersebut turut menghadirkan pengelola SPPG Tongauna-Asao, yang menjadi penyedia makanan MBG bagi siswa SMAN 20 Konawe. Selain itu, seluruh pengelola SPPG yang beroperasi di Konawe juga dipanggil untuk mengikuti forum evaluasi tersebut.
RDP digelar menyusul peristiwa yang terjadi pada Kamis (24/9/2026), ketika puluhan siswa dan seorang guru SMAN 20 Konawe mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.
Berdasarkan data yang disampaikan sebelumnya, sebanyak 59 orang terdampak dalam kejadian tersebut, terdiri dari 58 siswa dan satu guru. Sejumlah korban sempat menjalani penanganan medis setelah mengalami mual, muntah, serta keluhan kesehatan lainnya.
Dalam RDP, DPRD Konawe menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program MBG, khususnya menyangkut standar keamanan pangan dan mekanisme pengawasan pada setiap SPPG.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III, H. A. GInal Sambari, S.Sos, M.Si bersama Ketua Komisi I, Dedy, S.Si serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Konawe.
Suasana forum sempat memanas ketika Ketua Komisi I DPRD Konawe dari Fraksi Gerindra, Dedy, bereaksi keras terhadap aksi tepuk tangan yang dilakukan salah satu pihak SPPG saat pembahasan kasus tersebut berlangsung.
Dedy mengaku melihat langsung tindakan tersebut dari hadapan forum. Ia menilai tepuk tangan tidak semestinya dilakukan ketika rapat sedang membahas persoalan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan siswa.
“Kalian ini apa, siapa tadi yang tepuk tangan! Saya lihat tadi dari depan ini salah satu SPPG. Kalian ini sudah menyebabkan masalah, malah kalian tepuk tangan. Buta hati kalian ini,” tegas Dedy dengan nada tinggi.
Politisi Gerindra itu kemudian meminta seluruh pengelola SPPG memahami seriusnya persoalan yang sedang dibahas. Menurut Dedy, MBG bukan sekadar kegiatan penyediaan makanan, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Dedy menyebut program tersebut merupakan program nasional yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Ini salah satu program PSN makan bergizi gratis yang merupakan impian dari Bapak Presiden. Dan di kasus ini kita bukan dalam rangka untuk salah menyalahkan di sini, tetapi ya memang harus ada yang disalahkan karena faktanya sampai ada keracunan. Berarti ada yang salah, ada sebabnya,” ujarnya.
Menurut Dedy, kejadian di SMAN 20 Konawe harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan MBG. Evaluasi, kata dia, tidak hanya menyasar satu pihak, tetapi perlu menjadi perhatian seluruh SPPG yang menjalankan program tersebut di Konawe.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan sejak pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga makanan didistribusikan dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Jangan sampai kesalahan pada satu tahapan kemudian berdampak kepada anak-anak yang menjadi penerima program,” ujarnya.
DPRD Konawe juga meminta agar penanganan kasus SMAN 20 tidak berhenti pada pengobatan terhadap korban. Sistem pengawasan dan standar pelaksanaan MBG dinilai perlu diperiksa kembali untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Kehadiran seluruh pengelola SPPG dalam RDP tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi bersama agar standar penyediaan makanan, pengawasan, serta tanggung jawab terhadap keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Konawe.
Laporan: Kardi
