4.234 Rumah Tak Layak Huni di Konawe Jadi Perhatian, Program Gotong Royong Bedah Rumah Diluncurkan
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) memperkuat kolaborasi dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Gotong Royong Bedah Rumah.
Program tersebut diluncurkan di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, Rabu (30/9/2026), yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah bagi masyarakat penerima bantuan.
Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si., hadir dalam kegiatan tersebut. Sejumlah pejabat turut menghadiri acara, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha Fachrizal, S.H., Wakapolres Konawe Kompol Hasruddin, S.E., M.E., Sekretaris Daerah Konawe Dr. Ferdinand, S.P., M.H., Wakil Ketua DPRD Konawe Nuryadin Tombili, S.T., serta Kepala ATR/BPN Kabupaten Konawe.
Dalam sambutan Bupati Konawe H. Yusran Akbar, S.T., yang dibacakan Syamsul Ibrahim, disebutkan bahwa rumah memiliki peran penting bagi kehidupan keluarga. Hunian bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang bagi keluarga untuk tumbuh, mendapatkan pendidikan, membangun kehidupan, dan mempersiapkan masa depan.
Karena itu, persoalan RTLH dinilai tidak semata berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.
“Penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, karena tidak sepenuhnya dapat ditangani pemerintah dengan keterbatasan anggaran yang tersedia,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, masih terdapat 4.234 unit RTLH yang tersebar di Kabupaten Konawe.
Pada 2026, pemerintah daerah mendapat dukungan penanganan terhadap 630 unit rumah. Rinciannya, 28 unit melalui APBD Kabupaten Konawe, 107 unit melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, 493 unit melalui APBN, serta 10 unit melalui dukungan CSR Kejaksaan Negeri Unaaha.
Pemkab Konawe menekankan pentingnya penyaluran bantuan secara tepat sasaran dan transparan. Pemerintah desa dan kelurahan bersama pemerintah kecamatan diminta melakukan pendataan calon penerima secara objektif berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Syamsul Ibrahim juga mengajak aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta seluruh unsur pemerintah daerah untuk berpartisipasi secara sukarela sesuai kemampuan dalam mendukung gerakan tersebut.
Dukungan dapat disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Konawe dengan mekanisme pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha, Fachrizal, S.H., mengatakan program bedah rumah merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan terhadap upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Menurutnya, keberlanjutan program membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan unsur lainnya.
Kontribusi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk agar jumlah rumah yang mendapat penanganan dapat terus bertambah.
Fachrizal menambahkan, pelaksanaan program perlu dilakukan secara terbuka dan terukur. Setiap pembangunan diharapkan dilengkapi gambar rencana serta jadwal pekerjaan yang jelas sehingga prosesnya dapat diketahui dan dipantau masyarakat.
Kejaksaan juga memberikan pendampingan dari aspek hukum guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta mendukung tata kelola yang baik.
Melalui Program Gotong Royong Bedah Rumah, pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah, Kejaksaan, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin kuat dalam mempercepat penanganan RTLH.
Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Konawe yang bersahaja, berdaya saing, dan sejahtera.
Editor: Sukardi Muhtar
