Zulkifli Hasan di Kendari: Pemerintah Salurkan 1 Juta Ton Beras dan Perkuat Stabilitas Pangan
SUARASULTRA.COM | KENDARI – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah potensi tekanan produksi akibat musim kemarau.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah, TNI-Polri dan sejumlah pemangku kepentingan dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan beras di kawasan Tugu Religi (MTQ) Kendari, Selasa (6/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengungkapkan pemerintah telah menyetujui penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 1 juta ton bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Bantuan tersebut menyasar sekitar 33,2 juta penerima manfaat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4. Setiap keluarga akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan untuk periode Oktober, November dan Desember.
“Bantuan ini diperuntukkan bagi 33,2 juta penerima manfaat dari Desil 1 hingga Desil 4. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras per bulan yang dirapel untuk tiga bulan, sehingga total yang diterima mencapai 30 kilogram,” kata Zulkifli.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan beras subsidi melalui Perum Bulog sebanyak 1 juta ton. Beras tersebut akan disalurkan melalui pasar tradisional dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen. Sebab, di sejumlah daerah harga beras telah mencapai Rp15.000 per kilogram.
“Pemerintah hadir melalui operasi pasar dan beras subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Subsidi Jagung dan Pasar Murah
Pemerintah juga menyiapkan subsidi jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp5.000 per kilogram.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya pakan sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha peternakan.
Zulkifli juga meminta pemerintah daerah memperbanyak pelaksanaan pasar murah. Gubernur, bupati dan wali kota didorong memanfaatkan anggaran yang tersedia, termasuk anggaran tidak terduga sesuai ketentuan, untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.
“Pemerintah daerah juga kita imbau gencar untuk melakukan pasar murah,” tegasnya.
Dorong Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Dalam pengarahan tersebut, Zulkifli turut menyoroti kesejahteraan petani dan nelayan.
Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 129. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani.
Zulkifli juga menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi. Ia membandingkan biaya produksi padi di Indonesia yang disebut masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam dan India.
“Di Indonesia Rp14.000 per kilogram. Thailand, Vietnam, India sekitar Rp4.000. Mereka pakai pupuk tablet dan mekanisasi,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, mulai mempercepat penerapan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Sementara untuk sektor kelautan, Zulkifli menyoroti Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menurutnya masih berada di angka 103. Kondisi itu dinilai menunjukkan masih tipisnya margin ekonomi yang diperoleh nelayan.
Karena itu, pemerintah menargetkan NTN dapat meningkat menjadi 120 pada tahun depan melalui pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung, seperti balai lelang, cold storage, pabrik es dan SPBN.
“Kalau kita bangun kampung nelayan, ada balai lelang, cold storage, pabrik es, SPBN solar. Tahun depan 2.000, berikutnya 3.000. Total 5.000 kampung nelayan,” jelasnya.
80 Ribu Kopdes Jadi Pusat Ekonomi Desa
Zulkifli juga menegaskan peran Koperasi Desa (Kopdes) sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu Kopdes yang nantinya diharapkan menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
“Seluruh bantuan pemerintah melalui Kopdes. Beras, pangan, KIP, bayar listrik, pinjaman UMKM, pupuk, gas subsidi. Semua lewat Kopdes,” tegasnya.
Menurut Zulkifli, penguatan ekonomi desa merupakan bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Tekankan Pentingnya Gizi dan Kemandirian Pangan
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli turut menekankan pentingnya pemenuhan gizi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, ketersediaan pangan harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan protein dan karbohidrat masyarakat. Karena itu, setiap kecamatan dan desa didorong memiliki ketahanan pangan yang memadai.
“Harus cukup proteinnya, cukup karbohidratnya,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan sektor pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga kualitas gizi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas generasi mendatang.
Minta Dukungan TNI-Polri
Zulkifli juga meminta dukungan TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam mempercepat program ketahanan pangan, pembukaan sawah baru, swasembada pangan serta pengembangan Kopdes.
“Tidak ada yang sanggup sendiri. Kalau TNI enggak dukung, Polri enggak dukung, tidak sanggup kita. Terima kasih TNI, Polri, pemerintah daerah,” katanya.
Usai memberikan pengarahan, Zulkifli meninjau langsung Pasar Pangan Murah di kawasan Tugu Religi Kendari.
Dalam kesempatan tersebut, ia membeli 20 kilogram bawang merah dengan harga Rp30.000 per kilogram dan 10 kilogram telur seharga Rp20.000 per kilogram.
Kehadiran Zulkifli di pasar murah tersebut disambut antusias warga yang berada di lokasi.
Ia menegaskan, berbagai program pangan yang tengah dijalankan pemerintah merupakan kebijakan berskala nasional sehingga membutuhkan dukungan dan waktu dalam pelaksanaannya.
“Mendasar, besar, skala nasional. Perlu waktu. Saya minta dukungan semua pihak,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk pengembangan kampung nelayan dan Kopdes di wilayah Sultra.
Laporan: Redaksi
