Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe hingga saat ini masih menunggu realisasi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Konawe.
Ketua KPUD Konawe, Sarmadan mengatakan KPUD Konawe tidak akan merilis secara resmi tahapan Pilkada Konawe sebelum penandatanganan NPHD. Karena kata dia, ketika tahapan sudah dirilis maka itu sudah berbicara masalah anggaran.
Olehnya itu kata dia, penandatanganan itu bakal dilakukan secepatnya. Kalau bukan akhir pekan ini maka akan dilakukan awal pekan depan.
“Kalau bukan Jumat besok, kemungkinan awal pekan depan. Makanya kami tetap menunggu dari pihak Pemda,” kata Sarmadan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/7/2017).
Terkait angka final jumlah anggaran yang disetujui Pemda Konawe untuk menyokong penyelenggaraan Pilkada, Sarmadan mengaku belum bisa mengeluarkan rilis resminya. Kata dia, nominal resmi akan diumumkan setelah penandatanganan NPHD.
Ketika ditanya, adakah sejumlah kegiatan tahapan di KPUD Konawe yang molor akibat belum ditandatanganinya NPHD tersebut, Sarmadan menjawab jika semuanya bisa dikondisikan. Artinya, akan ada penysuaian jadwal sejumlah kegiatan seperti sosialisasi, setelah NPHD ditandatangani.
“Untuk kategori keterlambatan tidak ada, hanya akan ada penyesuaian kegiatan tahapan, seperti sosialisasi. Sebab, anggarannya masuk dalam NPHD yang akan ditandatangani itu,” terangnya.
Sebelum mengakhiri wawancara dengan awak media, Sarmadan meyakinkan jika anggaran Pilkada dari Pemda Konawe sudah siap. Kata dia, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa telah memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe, Ferdinan untuk menyiapkan dana tersebut.
“Kalau anggaran Insya Allah dari Pemda siap. Tinggal menunggu penandatanganan NPHD saja,” kata Sarmadan mempertegas kesediaan anggaran tahapan Pilkada Konawe.
Sebagaimana diketahui, KPUD Konawe awalnya mengusulkan anggaran untuk Pilkada Konawe sebesar Rp17 Milliar. Namun setelah dilakukan pengkajian, anggaran tersebut turun menjadi Rp15 Milliar. Dana inilah yang digadang-gadang bakal ditetapkan untuk membiayai pesta demokrasi lima tahunan ( Pilkada ) tahun 2018 mendatang.
Laporan: Redaksi
