SUARASULTRA.COM, KONAWE – Dalam rangka memaksimalkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD ) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe.
Kerja sama antara BP2RD Konawe dengan lembaga Adhyaksa tersebut ditandai dengan Penandatanganan nota kesepahaman dan penyerahan SKK BP2RD dengan Kejari Konawe, Rabu (27/11/ 2019) bertempat di aula Inowa lantai 2 kantor Bupati Konawe
Penandatanganan MoU ini, dihadiri Kepala kejaksaan Negeri Konawe Jaja Raharja, SH.MH, Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara, ST. MM Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Bustanil N Arifin, SH, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Riswana, SH, Kasi Intelejen (Intel) Gde Ancana, SH, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Konawe.
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara, ST. MM, dalam sambutannya mengucapan terima kasih kepada jajaran Kejari Konawe atas kerja sama yang telah dibangun melalui penandatangan MoU tersebut.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe itu berharap dengan adanya MoU antara Pemda Konawe melalui BP2RD dengan Kejaksaan Negeri Konawe inu diharapkan dapat membantu percepatan penerimaan PAD.
“Jika penerimaan dari sektor pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Tentunya ini dapat membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita Sehingga terwujud masyarakat Konawe yang adil, makmur dan tentram,” terang Gusli sapaan akrab wakil Bupati Konawe ini.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Konawe ini menyebut bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi sangat besar. Karena kata dia, Konawe adalah daerah yang sangat kaya dengan Sumber Daya Alamnya (SDA).
Baik itu dari sektor Pertanian, Perkebunan maupun dari sektor Pertambangannya.
“Dengan MoU ini, kiranya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak demi mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lainnya dan kita harapkan kesadaran wajib pajak yang ada di Konawe dapat lebih ditingkatkan agar pembangunan sektor lainnya dapat terealisasi demi kesejahteraan masyarakat,” harapnya..
Gusli optimis kesejahteraan masyarakat Konawe yang sesungguhnya dapat terwujud apabila semua stakeholder secara bersama memikirkan daerah setempat. Apalagi dengan adanya MoU dengan Kejaksaan Negeri Konawe yang baru saja diteken, PAD Konawe akan lebih maksimal. Selain itu, potensi PAD dari sektor pajak dapat lebih digenjot lagi ke depannya.
“Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kejari Konawe yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui penerimaan dari wajib pajak yang ada di Negeri para leluhur tanah kerinduan ini,”tutup Gusli.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Jaja Raharja, SH.MH dalam sambutannya mengatakan MoU dengan Pemda Konawe baru pertama kali dilaksanakan. Sehingga ke depan kata mantan Kasi Pidsus Kejari Jakarta Pusat ini, Pemda bersama Kejaksaan harus berbuat bagaimana menciptakan dan menggali potensi pajak yang ada di daerah dan meningkatkan potensi penerimaan pajak agar segera terwujud peningkatan pembangunan.
“Kita sudah lakukan penandatanganan MoU dan sekaligus SKK. Ada beberapa hal yang akan saya diskusikan dengan Kepala BP2RD untuk kami lakukan pendampingan melalui bidang pendata dan tata usaha negara,” ungkapnya.
Menurut Jaja sapaan akrab Kajari Konawe, ini adalah momen berharga bagi Kejari Konawe karena baru pertama kalinya melakukan MoU dengan Pemkab Konawe.
Untuk itu Jaja berterima kasih khususnya kepada Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dan Wakilnya Gusli Topan Sabara yang telah memfasilitasi adanya Mou ini.
Selain itu, Kajari Konawe juga menyebut ada beberapa hal penting yang akan dilakukan pihaknya dalan mengimplementasikan MoU tersebut diantaranya memberikan pelayanan hukum, memberikan masukan hukum atau hal lainnya yang terkait dengan penanganan perdata dan ketatausahaan negara.
“Hal ini semata mata kami lakukan berdasarkan perintah Undang Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 dimana di situ disebutkan peran serta kejaksaan. Selain sebagai jaksa penyidik, jaksa penuntut, jaksa juga menciptakan ketertiban umum,” tutupnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
