Home / Lipsus / Advetorial / Pemda dan KPU Konawe Bahas Rancangan Anggaran Belanja Hibah Pilkada Serentak 2024

Pemda dan KPU Konawe Bahas Rancangan Anggaran Belanja Hibah Pilkada Serentak 2024

Make Image responsiveMake Image responsive

Sekda Konawe Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH saat menerima Rancangan Rencana Belanja Hibah KPU Konawe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2024–2029 dari Ketua KPU Konawe Muhammad Azwar, S.Sos, M.Si, Kamis 19 Mei 2022.

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar audiensi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Kamis 19 Mei 2022.

Audiensi ini membahas Rancangan Rencana Kebutuhan Belanja Hibah KPU Konawe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2024–2029. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rapat Pimpinan di Kantor Bappeda Kabupaten Konawe tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ferdinand Sapan.

Turut hadir dalam giat audiensi itu, Kepala Bappeda Sriany, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H.K, Santoso, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Faisal Taridala, Ketua KPU Konawe Muhammad Azwar bersama tiga komisioner lainnya.

Pembahasan rancangan rencana belanja hibah KPU Konawe ini dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang sesuai jadwal akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

Ditemui usai kegiatan, Sekda Konawe mengatakan dari audiensi yang baru dilaksanakan bersama Komisioner KPU Konawe, ada beberapa poin yang menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan mandatori Permendagri Nomor 54 dan 41 tentang pembiayaan pemilukada di daerah. Termasuk regulasi yang dikeluarkan KPU RI dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tentang honor badan Ad Hoc penyelenggaraan pilkada.

“Beberapa regulasi itu, mau tidak mau, suka tidak suka daerah harus menganggarkan alokasi pembiayaannya,” kata Ferdy sapaan akrab Sekda Konawe.

Meski demikian lanjut Ferdy, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dan DPRD bahwa sampai 2023, Bupati masih melaksanakan visi misi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ini menjadi hal yang sangat penting. Sementara satu sisi, tahapan pemilukada itu mulai 2022 hingga 2024. Artinya apa? Ini ada beban yang harus kita didiskusikan kembali dengan teman – teman di DPRD dan juga Pemerintah Provinsi untuk ini sebagai tanggung jawab kolektif demi suksesnya pemilukada 2024,” jelasnya.

Oleh karenanya, Jenderal ASN Konawe ini berharap hal tersebut menjadi masukan bagi DPRD Konawe, Pemprov Sultra dan Pemerintah pusat. Bahwa di daerah itu, selain kewajiban melaksanakan pemilukada, juga ada kewajiban lain yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana menyukseskan RPJMD dan itu membutuhkan biaya sangat besar hingga akhir 2023 mendatang.

“Di Kabupaten Konawe kondisinya seperti itu,” ujar Ferdy.

Suasana audiensi Pemda Konawe bersama KPU Konawe

Menurut Ferdy, usulan rancangan rencana belanja hibah KPU Konawe dalam rangka pelaksanaan pilkada tahun 2024 mendatang itu menyentuh angka Rp.100 Miliar lebih. Usulan anggaran belanja hibah ini lanjut Ferdy naik 50 persen dari tahun 2018 lalu.

‘Kenaikannya cukup besar dibanding pilkada tahun 2018 lalu. Saat itu belanja hibah Pilkada hanya sebesar Rp. 54 Miliar,”ungkapnya.

Terkait besarnya belanja hibah pilkada Konawe ke depan, Ferdy menyebut Pemda Konawe akan melakukan simulasi pada penyusunan APBD 2023 yang mana tahapan penyusunan anggaran tersebut mulai berjalan.

“Kemungkinan dalam waktu dekat ini kita buat simulasinya sampai 2024. Kalau simulasinya sudah ditemukan berarti akhirnya kita akan ketahui berapa total yang akhirnya bisa dibiayai. Dan berapa kemampuan cela fiskal kita untuk membiayai itu. Nah, kalau tidak cukup pasti secara bersama – sama kami dan DPRD akan menyampaikan ke pemerintah provinsi sehingga nantinya tahapan pemilukada itu tidak ada hambatan,”terang mantan Kepala BPKAD Konawe ini.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Konawe Muhammad Azwar menjelaskan, terhadap postur anggaran yang diajukan sebesar Rp. 100 Miliar lebih itu sudah berdasar karena sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Tadi sudah disampaikan pak Sekda bahwa kenaikannya signifikan. Ini diakibatkan beberapa hal, yakni kenaikan honorarium, kita masih suasana pandemi dan kenaikan kegiatan lainnya,” jelas Azwar sapaan akrab Ketua KPU Konawe.

Namun demikian lanjut Azwar, apa yang telah dibahas itu kemungkinan akan difinalisasi lagi untuk menyesuaikan apa yang telah disampaikan Sekda Konawe terkait pelaksanaan RPJMD dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Tetapi kami KPU berharap terhadap postur anggaran yang telah kami sampaikan ini dapat dipenuhi. Karena sudah benar – benar memenuhi standar apa yang menjadi perhitungan rencana kegiatan KPU ke depan,”harapnya.

Azwar kemudian menegaskan bahwa KPU Konawe saat ini sudah mempersiapkan diri menghadapi pemilu Pilpres dan Pileg serta pemilukada serentak tahun 2024.

“Intinya KPU Konawe sudah siap untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024,” pungkasnya.

Laporan: Sukardi Muhtar

Make Image responsive
Make Image responsive

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
error: Content is protected !!