Home / Ekonomi & Bisnis / Sektor Pertanian Butuh Pemimpin Yang Mampu Mewujudkan Swasembada
Make Image responsive
Make Image responsive

Sektor Pertanian Butuh Pemimpin Yang Mampu Mewujudkan Swasembada

Bupati Konut H. Ruksamin saat acara Panen Raya Sayuran di Desa Awila Puncak, Senin (14/09/2020) kemarin.

SUARASULTRA COM | KONUT – Sektor pertanian dinilai memerlukan sosok pemimpin tangguh, memiliki gagasan besar serta kemampuan manajemen yang baik. Dengan demikian, target untuk swasembada dan menjadikan Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai lumbung pangan di 2045 bisa terwujud.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Konut Rabiudin, SH mengatakan, untuk mewujudkan swasembada pangan bukan perkara yang mudah. Namun demikian, dia menilai upaya tersebut telah dimulai di era Ruksamin Raup(RR).

“Selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) Konut telah menciptakan program pengembangan infrastruktur pertanian seperti embung, irigasi, jalan desa dan ekstensifikasi pertanian peternakan. Bahkan, juga penggebrak dalam mencetak sawah dan kebun serta pemaanfaatan halaman pekarangan,” ujar Rabiudin SH, Selasa (15/09/2020).

Selain itu, dalam 4 tahun terakhir, Pemda juga telah melakukan pengembangan sejumlah komoditas pangan secara bertahap , seperti jagung,padi, ayam buras dan sapi daging dalam program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB).

“Baru di era ini, kebutuhan pangan masih terpenuhi, daya beli masyarakat masih stabil,” ucap mantan Anggota JPKP DPD konut tersebut.

Selain itu, lanjut Rabiudin , pemerintah selanjutnya perlu mempertahankan jajaran Kepala SK0D yang mampu mencetak predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di kantor masing-masing. Ini guna menjaga transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam 5 tahun mendatang.

Dia menjelaskan, pada awal pembentukan Kabinet Konasara pada 2015 silam, Bupati Konut H. Ruksamin telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas dan integritas.

Hasilnya, dalam 4 tahun terakhir kepemimpinan Ruksamin mendapat stempel WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .

“Memimpin sebuah daerah untuk mendukung program pemerintah sekaligus menyelenggarakannya dengan prinsip clean government memang bukanlah perkara sepele,” tandas dia.

Laporan: Aras Moita

Make Image responsive

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
error: Content is protected !!