SUARASULTRA.COM, KONAWE – Belasan Mahasiswa dari Universitas Lakidende (Unilaki) yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (10/12/2019).
Diketahui, aksi unjuk rasa dari HMI Konawe yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Konawe Rusdianto, SE, MM meminta kepada DPRD Konawe untuk mengklarifikasi terkait tidak ditetapkannya anggaran untuk beasiswa Mahasiswa Konawe yang diajukan melalui instansi Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
Ketua HMI Cabang Konawe Irfan dalam orasinya meminta kepada pimpinan DPRD Konawe untuk memprioritaskan anggaran Beasiswa untuk mahasiswa Konawe yang saat ini melanjutkan pendidikan di Universitas Lakidende, Akademi Keperawatan,dan Akademi Kebidanan Kabupaten Konawe.
“Kami harus menjadi skala prioritas bukan mereka yang kuliah di luar daerah,” tegas Irfan.
Menurut Irfan, mereka sudah memperjuangkan beasiswa pendidikan untuk 900 orang mahasiswa Unilaki sejak tahun 2017 lalu. Namun, hingga akhir tahun 2019, janji tersebut tidak pernah direalisasikan.
“Perlu kami sampaikan kepada pimpinan DPRD bahwa di tahun 2017 lalu kami pernah dipanggil langsung oleh Ketua DPRD, kakanda Gusli Topan Sabara, sekarang sudah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe. Kami diminta memajukan proposal bantuan beasiswa dan itu sudah kami lakukan,” terangnya.
Menurut Irfan, HMI Konawe kembali turun ke jalan untuk mempertanyakan janji tersebut. Karena kata dia, hingga akhir tahun 2019 dan Ketua DPRD Konawe telah berganti tetapi janji itu tak kunjung direliasasikan oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut Irfan menegaskan bahwa harus ada kejelasan dari Pemda dan pimpinan DPRD Konawe terkait bantuan beasiswa untuk mahasiswa Unilaki. Bahkan kata dia, pembahasan anggaran 2020 juga tidak mengakomodir kepentingan mahasiswa Konawe untuk mendaoaatkan beasiswa pendidikan.
“Jika hari ini tidak ada penjelasan kenapa tidak ditetapkannya oleh pimpinan DPRD bantuan beasiswa yang diajukan oleh dinas Pendidikan, maka kami dari HMI beserta pimpinan Unilaki akan menarik proposal bantuan beasiswa yang diajukan tahun 2017,”tegasnya.
“Dan seharusnya orang tua kami yang mewakili kami harusnya mementingkan kepentingan teman-teman mahsiswa Unilaki. Jangan hanya sibuk mengurusi asrama.mahasiswa di Kendari,” samvungnya.
Menanggapi hal tersebut, Rusdianto mengatakan tidak benar jika DPRD Konawe tidak memperhatikan Mahasiawa Konawe. Bahkan kata dia, sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada mahasiswa, tiap tahun DPRD Konawe menetapkan anggaran untuk beasiswa pendidikan.
“Ini ada salah penafsiran, ada kekeliruan. Karena Kenapa? Pemerintah daerah Kabupaten Konawe sebenarnya setiap tahunnya itu menganggarkan yang namanya bantuan pendidikan,” kata Rusdianto di hadapan massa aksi.
Menurut Ketua Dewan Pimpunan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Konawe, bantuan pendidikan bukan di Dinas Pendidikan sebagai mana HMI ketahui. Tetapi bantuan itu tempatnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Setiap tahun DPRD selalu menetapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya atau operasionalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh adik-adik semua dari Unilaki. Dan itu bukan lagi ruang atau kewenangan kami,” ujarnya.
Lebih lanjut Rudi sapaan akrabnya mengklarifikasi bahwa untuk tahun ini, DPRD Konawe baru akan membahas APBD Konawe itu besok (Rabu 11/12). Jadi, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 belum ada penetapan APBD.
“Saya bersyukur adinda – adinda datang. Besok hal pertama yang akan saya sampaikan dan akan saya dorong kepada pemerintah Kabupaten Konawe terkait penjelasan bantuan pendidikan itu,” janjinya.
Sebelum mengakhiri penjelasannya, Rudi kembali menegaskan bahwa tidak ada niatan dari DPRD Konawe untuk memilih dan memilah dalam menetapkan anggaran. bantuan pendidikan. Semua menjadi perhatian pemerintah daerah baik itu mahasiswa Konawe di luar daerah maupun mahasiswa Konawe yang kuliah di Konawe.
Pada kesempatan tersebut, Rudi juga mengklarifikasi terkait tudinga bahwa pemerintah Konawe tidak adan kontribusi di Universitas Lakidende. Menurutnya, Pemda Konawe punya andil besar atas keberadaan Unilaki saat ini.
“Tidak benar jika ada yang menyebut pemerintah daerah tidak perhatian atau tidak punya kontribusi di Unilaki. Saya ingin sampaikan bahwa Unilaki itu berdiri pertama kali di tanah Pemda Konawe. Aset di sana itu sebagian besar milik Pemda Konawe dulu. Sekarang sudah dihibahkan ke Yayasan Universitas Lakidende,” terangnya.
Setelah mendapatkan penjelasan dari pimpinan DPRD Konawe, mahasiswa Unilaki yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meninggalkan kantor DPRD Konawe dengan tertib.
Laporan: Sukardi Muhtar
