Suarasultra.com, Unaaha – Pengukuhan 826 pejabat eselon II,III dan IV lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe, Sultra yang dilakukan oleh Sekda Konawe, H. Ridwan Lamaroa, tanggal 16 Desember 2016 lalu berbuah protes. Adalah Syahlan Saranani, mantan Kepala dinas Koperasi yang saat ini lagi getol melakukan protes terkait hal tersebut.
Menurutnya, pada pelantikan dan pengukuhan 826 pejabat eselon, Sekda Konawe, H.Ridwan melanggar UU.No.5 tahun 2014 tentang ASN dan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 99 PP 18 tahun 2016.
Protes Staff Ahli Bupati ini disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negar( KASN ).Selain melaporkan dugaan pelanggaran tersebut, Syahlan Saranani juga menggiring hal ini ke ranah politik melalui jalur hearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Konawe, Dr.H.Ardin saat dikonfirmasi oleh suarasultra.com membenarkan adanya pengajuan hearing tersebut. Bahkan kata dia, pihak DPRD Kab.Konawe sudah edarkan undangan kepada pihak terkait.
Politisi PAN ini mengatakan hearing oleh Komisi I DPRD Konawe dengan Sekda Konawe pada hari Senin ( 6 /3/2017 ) mendatang terkait masalah mutasi pejabat.
Menurutnya, undangan hearing tersebut guna melakukan klarifikasi.Dengan hearing tersebut diharapkan dapat diketahui apa sebenarnya inti yang mereka persoalkan.
” Kita undang pemerintah.Pemerintah itu, kita undang Sekda dengan BKD dan Inspektorat untuk memberikan klarifikasi.Kita DPRD mediasi, Komisi I mediasi,” katanya.
H.Ardin menyebut pengajuan hearing secara resmi melalui surat itu merupakan bentuk aspirasi yang harus ditindak lanjuti.
” Aspirasi itu masuk ke DPRD secara resmi, didisposisi oleh pimpinan DPRD ke Komisi Tehnis dan kita akan tindak lanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat ,” pungkasnya.( RED )
