SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Kurang 100 orang Kepala Desa ( Kades) di Konawe menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ), Senin ( 4/6/2018 ).
Aksi unjuk rasa ini menuntut pemerintah daerah ( Pemda ) Kabupaten Konawe dalam hal ini BPKAD untuk segera membayarkan honor aparat desa. Para Kades ini diterima langsung oleh Plt Bupati Konawe didampingi Pj Sekda Hj Asriani Porosi, Kepala BPKAD, Jahiuddin serta Kepala Inspektorat Konawe, Rakil Naba.
Plt Bupati Konawe dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh Kades yang hadir bahwa Pemda Konawe tetap akan membayarkan honor aparat desa. Namun saat ini, kondisi keuangan Konawe lagi tidak stabil. Sehingga para Kades diharapkan untuk tetap bersabar.
“Proses kegiatannya kita akan bayarkan, betul tidak, inilah yang kita mau dudukkan bersama. Hampir semua SKPD, saya juga sampai detik ini rutin saya belum keluar,” katanya.
Menurut Parinringi, kondisi keuangan Konawe sekarang tiap bulan masuk transfer dan itu sebesar 56 milyar per bulan. Dana tersebut hanya untuk membayar gaji pegawai dan membiayai pilkada. Dan untuk bulan ini, dana transfer tersebut untuk pembayaran gaji dan THR.
Untuk itu masih kata Parinringi, dirinya selalu bicara di media agar IMB Morosi (PT VDNI-red ) segera dibayarkan. Namun faktanya hingga saat ini pembayaran IMB tersebut tak kunjung ada.
“Sabar, kita bayarkan. Untuk target kita habis pilkada semua kita bayarkan. Jadi kalau kita mau ribut – ribut, biarpun kita ribut dan lain sebagainya, sudah seperti inilah kondisi keuangan kita. Kalau ada masa kita tidak bayarkan,”ujarnya.
Plt Bupati Konawe ini mengungkapkan, ketidakstabilan kondisi keuangan Kabupaten Konawe saat ini itu disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 lalu yang mana peroses pembayaran dilakukan pada tahun 2018.
“Kita disiksa dengan kegiatan 2017 yang dilakukan oleh BPKAD sebelumnya. Coba bayangkan, kenapa mesti menyebrang honornya dibayarkan 2017, kenapa mesti nanti 2018 dibayarkan,”ungkapnya.
Sebelum menutup pertemuan dengan para Kepala Desa tersebut, Plt Bupati menyampaikan bahwa dirinya bersama Pj Sekda, Kepala BPKAD akan mencarikan solusi terbaik buat mengakomodir tuntutan para Kades tersebut.
“Kita akan dibayarkan, ada tadi yang bilang kita mau lebaran, iya kita juga sama – sama mau lebaran, Insha Allah kita bayarkan. Mudah-mudahan satu dua hari kalau memang ada strategi, ada dana masuk kita akan bayarkan,” katanya.
Setelah melalui diskusi yang alot, akhirnya pemerintah daerah bersama para Kades menemui kata sepakat, para Kepala Desa akhirnya merasa legah setelah pihak pemda dalam hal ini Plt Bupati Parinringi bersama SKPD terkait akan berupaya mencarikan pos anggaran ADD meski tidak dibayarkan Full mengingat lebaran semakin dekat. Aksi ini berakhir dengan tertib, para Kades membubarkan diri.
Untuk diketahui, hari ini ( Senin-red ) terjadi tiga unjuk rasa dengan obyek berbeda. Yakni unjuk rasa oleh para Kades yang menuntut honor aparatnya dibayarkan di kantor BPKAD. Kedua aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Konawe oleh Masyarakat Kasumewuho Bersatu yang menuntut Plt Bupati Konawe mencabut SK Bupati Nomor 165 tahun 2018.
Dan ketiga, unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe yang berakhir ricuh. Unjuk rasa ini mempertanyakan masalah mutasi terhadap pejabat eseslon II,III dan IV lingkup pemda Konawe.
Laporan : Redaksi
