SUARASULTRA.COM | KONAWE – Ketua Lembaga Pemerhati Hak Asasi Manusia (LEP-HAM) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Jasmilu mengatakan pasca keluarnya Maklumat Kapolri Nomor: MAK / 2/ III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19, sejak itu pula organisasi yang ia pimpin menghetikan segala agenda unjuk rasa.
“Maklumat Kapolri tersebut sangat jelas melarang pengumpulan massa, izin tidak mungkin keluar,”kata Jasmilu saat berbincang Suara Sultra di salah satu Warung Kopi (Warkop) di Kota Unaaha pada, Kamis 28 Mei 2020.
Jasmilu menjelaskan bahwa banyak permasalahan yang semestinya disuarakan. Seperti keterlambatan honor aparat desa, indikasi korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan serta proyek yang diduga bermasalah di Dinas PUPR Konawe.
Namun, di tengah pandemi Covid-19 ini, semua harus menahan diri untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa.
“Banyak kasus saat ini ditangani aparat penegak hukum, ini perlu dikawal dan terus dipertanyakan progres penanganannya. Namun, lagi-lagi kita tidak bisa berbuat banyak karena kondisi saat ini tidak memungkin untuk itu,” ujarnya.
Untuk itu, Jasmilu mengimbau kepada rekan-rekannya untuk bersama-sama menahan diri. Semua agenda unjuk rasa yang sudah dikonsolidasikan agar dipending dulu sambil menunggu kondisi daerah normal dari pandemi Covid-19.
“Saat ini kami diam. Tapi selelah pandemi sudah dinyatakan selesai maka kami akan kembali mengangkat megafon, kami akan kembali turun ke jalan. Koruotor tidak bisa dibiarkan tumbuh subur di negeri ini,” tegasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
