SUARASULTRA.COM | KONAWE – Wacana Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Fraksi Partai Amanat Nasional kini tinggal isapan jempol semata.
Pasalnya, Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/429/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe dari Fraksi Partai Amanat Nasional sisa masa Jabatan Periode 2019 2024 saudara Dr. H. Ardin S.Sos. M.Si. dengan Nama Penganti Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Konawe Saudara Benny Setiadi Burhan., SE. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Masa Bhakti 2020 -2024 telah dicabut.
Kepastian batalnya PAW Ketua DPRD Konawe ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Dr. H. Ardin saat menggelar konfrensi Pers di ruang kerjanya, Rabu (6/1/2021). Konfrensi Pers Ketua DPRD Konawe ini sebagai jawaban dari surat Ketua DPW PAN Sultra, H. Abdurrahman Shaleh, SH, M.Si tertanggal 4 Januari 2021.
“Pak Kery selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai Sultra telah menarik SK DPP yang asli yang ditandatangani langsung Ketum Zulkfli Hasan atas perintah Ketum DPP PAN,” kata Ardin menjawab desakan PAW dirinya.
Selain itu, pasca turunnya SK DPP PAN tentang PAW Pimpinan DPRD Konawe, Ardin mengaku langsung ke Jakarta menghadap Ketua Umum DPP PAN Sulkfli Hasan. Menurut Ardin, Zulhas sapaan akrab Ketum DPP PAN tidak pernah menandatangani SK PAW Pimpinan DPRD Konawe.
Langkah ini ia tempuh karena menurutnya, selaku Kader PAN dirinya patuh terhadap keputusan partai. Namun, karena dirinya merasa tidak bersalah dan memahami mekanisme organisasi maka dari itu dirinya menghadap langsung ke Ketum DPP PAN di Jakarta.
“Pak Zulhas tidak pernah menandatangani SK PAW, yang ada hanya SK Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak Desember 2020 kemarin. Di sini kita buka saja, DPW yang bermain,, ada apa, masuk anginkah ini Abdurrahman Shaleh,” jelasnya.
Atas jawaban DPP PAN tersebut, Ardin menduga, DPW PAN Sultra yang telah “bermain” untuk menciprakan kisruh internal PAN Konawe. Terkait hal itu, Ardin mengingatkan Abdurrahman Shaleh untuk tidak mengkerdilkan PAN di Sulawesi Tenggara dengan cara membuat manajemen konflik di internal partai berlambang matahari terbit itu.
“Abdurrahman Shaleh harus koreksi, jangan bermain main untuk mengkerdilkan PAN di Sultra khususnya Konawe. Konawe lumbung PAN yang mengantar dirinya duduk sebagai ketua DPRD Provinsi dan menempatkan wakilnya di Senayan (DPR RI-red),” tegas Ardin.
Terkait Surat DPW PAN Nomor: PAN/B/22/ K/41/1/2021 dengan perihal Permintaan tindak lanjut Pelaksanaan SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/429/2020 tentang PAW Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Periode 2019 2024 tertanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani langsung Abdurrahman Shaleh selaku ketua DPW, Ardin mengaku langsung komunikasi dengan Ketum PAN melalui Via WhatsApp. Dalam balasan WA Zulhas, Ardin diminta untuk mengabaikan surat tersebut.
“Pak Zulhas jawab, Wilayah kan tidak berhak mengganti, yang berhak mengganti kan DPP. Terus saya perjelas lagi, jadi mohon petunjuk selanjutnya pak Ketum, dia bilang abaikan saja,” kata Ardin mengutip hasil komunikasinya dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.
Laporan: Sukardi Muhtar
