SUARASULTRA.COM | BUTON UTARA – Bupati Buton Utara Dr. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si., membuka dengan resmi Musyawarah Perencanaan Pembagunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kabupaten Buton Utara Butur (Butur) tahun 2023, berlangsung di Aula Bappeda Butur. Sabtu 18 Maret 2022.
Dalam sambutannya Bupati Butur mengatakan, forum musrenbang Butur tahun 2022 adalah bagian dari rangkaian sistem perencanaan nasional yang merupakan media komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dalam semangat kerja sama antar pelaku pembangunan.
“Dengan melihat potensi peluang dan tantangan yang kita hadapi, rasa kebersamaan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi konsensus kita bersama sejak ditetapkannya visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera,” kata Bupati Butur.
Lebih lanjut ia mengatakan, melalui potensi sumber daya alam yang dimiliki dan pemanfaatan peluang yang ada, sesungguhnya kinerja ekonomi daerah masih bisa dioptimalkan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah.
Untuk itu dibutuhkan percepatan peningkatan kualitas infrastruktur agar aktivitas produksi bisa lebih efisien, sehingga komoditas memiliki nilai jual yang kompetitif dan menguntungkan bagi masyarakat.
Adapun rencana program prioritas pemerintah daerah Buton Utara di tahun 2023 yakni, Pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.
Kemudian, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Johanes Robert, menjelaskan, musrenbang ini merupakan agenda strategis dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dengan sasaran hingga arah kebijakan di tingkat nasional.
Tentunya, dalam Musrenbang ini diharapkan bisa menampung segala aspirasi dari masyarakat maupun stakeholder terkait dengan pembangunan untuk diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh RPJMD kabupaten Butur dalam lima tahun ke depan.
“Ini menjadi harapan kita semua untuk menyelaraskan semua baik pada level kabupaten, provinsi maupun di pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kendati demikian, dampak akibat pandemi Covid-19 ini sangat dirasakan dan menyentuh di segala sektor. Perlu diketahui indikator pembangunan di Sulawesi tenggara, menurun akibat pandemi Covid-19, baik itu di indikator pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan kemudian angka pengangguran.
Lebih jauh Ia membeberkan beberapa isu yang menjadi kebijakan utama untuk diselesaikan pada tahun 2023 mendatang oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Isu tersebut dirumuskan dalam beberapa uraian terkait dengan isu pembangunan manusia, kita ketahui bersama bahwa isu ini hal yang sangat strategis buat kita. Bahwa potensi sumberdaya alam kita sangat besar namun kita belum bisa menempatkan posisi kita sebagai tenaga kerja yang mampu,” bebernya.
Kemudian, isu terkait dengan pemulihan ekonomi daerah dan permasalahan kemiskinan, sebab pada saat ini terkait dengan tingkat kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi sempat terjadi penurunan.
Selanjutnya, isu terkait tata kelola pemerintahan, diharapkan dari segi elektronik, dimana kita berharap di dalam pelayanan pemerintahan kita sudah menggunakan aplikasi dalam rangka efisiensi pelayanan publik.
Terakhir, isu kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama pada infrastruktur penunjang sektor unggulan. Bahwa pada saat ini, infrastruktur masih isu dominan yang ada di Sulawesi Tenggara.
Turut hadir Rektor universitas Haluoleo UHO Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Ketua LPPM Dr. H. La Aba, S.Si., M.Si., berserta tim tenaga ahli UHO, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Laporan: Anto Lakansai
Editor: Sukardi Muhtar
