SUARASULTRA.COM | KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muh. Tito Karnavian, lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sultra, sekaligus menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para kepala daerah se-Sultra di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat 27 Oktober 2023 kemarin.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Sultra. Khusus Pemerintah Kabupaten Koltim, Bupati diwakili oleh Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa, S.STP M.Si, yang saat ini menjabat sebagai Plh Bupati.
Diketahui, point utama dalam rakor ini, membahas beberapa isu esensial. Yakni, pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, mall pelayanan publik dan realisasi APBD.
Dalam kesempatan itu, gubernur melaporkan, bahwa inflasi Sultra berada dalam kategori moderat atau terkendali. Hingga September 2023, inflasi di Sultra 3,46 persen. Angka ini mengalami penurunan dari bulan Agustus yang berada pada angka 3,52 persen. Posisi ini juga lebih rendah dari bulan September tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.
“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4 persen yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Andap.
Dalam kesempatan ini, Mendagri memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah di Sultra atas komitmen menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.
Di mana, Koltim bersama 5 kabupaten/kota di Sultra, telah merespon edaran Mendagri terkait 40 persen pembiayaan pilkada, dan telah melakukan penandatangnanan NPHD dengan KPU dan Bawaslu.
“Kemudian, Kabupaten Kolaka Timur, Alhamdulilah termasuk kabupaten urutan ke-2 di Sultra, yang persentase realisasi belanja tertinggi sebesar 58, 12 persen, dan realisasi pendapatan 69.88 persen, per Oktober. Artinya, proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan ke pemerintah pusat berjalan baik,” ungkap Sekda usai rapat.
Sekda juga menyampaikan, jika Mendagri menghimbau seluruh kepala daerah, untuk komitmen menyelesaikan masalah stunting, dengan melibatkan semua pemangku kebijakan mulai dari bupati, sekda, OPD, forkopimda dan BPS, dengan pemprov melakukan kontrol melalui rapat per minggu.
“Soal inflasi, pak Mendagri mengimbau agar Bupati bersama DPRD, melakukan kontrol ke lapangan terkait harga pangan, jangan sampai pimpinan daerah tidak tau atau tidak peduli. Dan itu kita sudah lakukan di Kolaka Timur,” jelasnya.
Sumber: Diskominfo Koltim
Editor: Sukardi Muhtar
