SUARASULTRA.COM | KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping dan Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoal Blok Boenaga dan peran mafia tambang yang bersembunyi di balik IUP perusahaan yang ada lahan masyarakat.
Ketua DPD JPKPN Sultra Woroagi Agima yang saat ini dipercayakan menjadi Sekjen JPKPN RI oleh mandat Ketua Umum Jerry B Rampen, SH.,MH saat ini lagi fokus menyisir dugaan mafia tambang di Blok Boenaga.
Di Blok Boenaga Woroagi menyambangi
di lokasi IUP Operasi Produksi PT. Mandala Jayakarta dimana lokasi tersebut JPKPN Sultra mendapatkan lahan masyarakat yang sudah dikuasai tanpa izin pemilik lahan.
“Jadi Blok Boenaga ini diduga sebagai wilayah segitiga mafia tambang. Kenapa demikian? Bahwa setelah kami mengecek beberapa lokasi IUP yang sedang beroperasi, tercium aroma kongkalingkong dan PMH terhadap pelaku JO ataupun penerima SPK serta KSO terkesan juga tidak mematuhi ketentuan penambangan,” ungkap Woroagi.
Berdasarkan pengamatan lapangan JPKPN Sultra mengendus Operasi Produksi di Blok Boenaga terkesan di-back up dengan APH yang mengatasnamakan petinggi di negara ini.
Lebih lanjut Woroagi mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan dua perusahaan yang sedang melakukan Operasi Produksi di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara, salah satunya adalah PT. Mandala Jayakarta.
“Datanya sudah masuk, tinggal kami rampungkan satu perusahaan lagi agar dilakukan pengaduan di daerah maupun di tingkatan pusat,” kata Woroagi.
“Dalam waktu dekat ini akan melaporkan/menyampaikan semua data ke kesekretariatan Negara RI, Kejagung RI, KPK RI dan beberapa instansi yang berperan di bidang investasi dan pertambangan termasuk akan ketemu langsung dengan pak Kapolri,” sambung Woroagi.
Ketua DPC JPKPN Konut Anas Sein.S.Sos yang juga ikut dalam rombongan Tim DPD JPKPN Sultra saat berkunjung ke Blok Boenaga menjelaskan bahwa sebagai anak asli Konawe Utara dirinya sangat menyayangkan hal demikian terjadi di tanah leluhur.
“Semestinya, kami ikut serta menikmatinya tetapi kami dibiarkan hanya dapat menonton adanya investasi yang masuk di daerah Konawe Utara dan sama sekali masyarakat, keluarga kami diabaikan hak – haknya dan terkesan dibohongi oleh para penambang,” keluhnya.
Laporan: Redaksi
