SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Nusantara (PANTARA) dan Koalisi Aktivis Nasional Indonesia (KASINDO) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kementerian Kehutanan, Kamis 13 Februari 2025.
Aksi ini digelar untuk mendesak transparansi terkait pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) oleh PT. Toshida Indonesia, yang nilainya mencapai Rp 171,4 miliar.
Massa aksi menduga belum ada kejelasan mengenai pembayaran tersebut hingga saat ini. Mereka menuntut Kementerian Kehutanan untuk membuka informasi terkait status pembayaran PNBP PKH oleh PT. Toshida Indonesia kepada publik.
“Kami ingin kepastian, apakah PT. Toshida Indonesia telah memenuhi kewajibannya atau justru ada ketidaksesuaian dalam pembayaran PNBP ini,” ungkap Adit Saputra Pratama, salah satu koordinator aksi.
Selain itu, para demonstran juga menduga adanya potensi pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia dalam operasionalnya. Mereka mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan tersebut, guna memastikan tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang merugikan negara dan masyarakat.
Aksi ini berlangsung damai dengan berbagai orasi yang disuarakan oleh mahasiswa, menyampaikan tuntutan mereka di depan gedung Kementerian Kehutanan. Setelah beberapa saat, perwakilan massa aksi diterima oleh pihak kementerian untuk melakukan dialog.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tercapai transparansi penuh dari pemerintah. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami tidak segan-segan untuk menggelar aksi yang lebih besar,” tegas Nabil Dean, penanggung jawab aksi.
Setelah menyampaikan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendesak akuntabilitas dari pihak-pihak terkait.
Laporan: Redaksi
