SUARASULTRA.COM | KONAWE – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahap I Kabupaten Konawe.
Dari 2.282 peserta yang dinyatakan lulus tahap 1 tahun 2024, 13 di antaranya saat ini menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Konawe. Selain itu, ada 5 Kades yang berstatus P3K dan PNS.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, SE, M.Si dengan tegas menyatakan bahwa PPPK tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan.
Menurutnya, jika seorang Kepala Desa memilih untuk menjadi PPPK dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta BKN, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya sebagai Kepala Desa.
“Menurut pandangan saya, Kepala Desa harus meninggalkan jabatannya. Kepala Desa tidak bisa merangkap jabatan. Namun, kita tetap harus berpedoman pada regulasi dan petunjuk dari pemerintah pusat,” ujar Wabup Konawe di Kantor Bupati Konawe, Rabu 19 Maret 2025 kemarin.
Syamsul Ibrahim, yang juga seorang politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), kembali menekankan bahwa Kepala Desa yang lolos seleksi PPPK harus memilih salah satu jabatan yang akan mereka emban.
“Tidak mungkin menerima tunjangan ganda, baik sebagai Kepala Desa maupun PPPK. Harus ada pilihan, apakah tetap sebagai PPPK atau sebagai Kepala Desa,” tegasnya.
Pernyataan Wabup Konawe ini memberikan kejelasan terkait status Kepala Desa yang lolos PPPK di Kabupaten Konawe. Hal ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan: Redaksi
