Polres Konawe Pastikan Kasus Dugaan Korupsi Mamin Setda Konawe Tetap Berjalan
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan dan minum (mamin) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 senilai miliaran rupiah terus berlanjut. Polres Konawe memastikan proses hukum perkara tersebut masih berjalan dan tidak akan dihentikan.
Kepastian itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Konawe AKP La Ode Jefri Hamzah melalui Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), IPDA Dr. Umar R. Sugeng, saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Umar mengungkapkan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Bahkan, pihaknya telah menerima hasil audit dari Inspektorat sebagai bagian dari proses penanganan kasus.
“Proses penyelidikan tetap berjalan. Kami juga sudah menerima hasil audit dari Inspektorat,” ungkap Umar.
Dia menegaskan, penanganan perkara tersebut tetap sesuai tahapan hukum yang berlaku. Penyidik juga menargetkan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan pada awal tahun depan.
“Kita tetap on the track. Insyaallah, tahun depan perkara ini akan kita tingkatkan ke tahap penyidikan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum Setda Konawe Tahun 2023 saat ini masih dalam penanganan penyidik Polres Konawe.
Kasus tersebut mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 33.B/LHP/XIX.KDR/05/2024. Dalam laporan itu, BPK mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Setda Konawe.
Salah satu temuan berkaitan dengan anggaran makan dan minum kepala daerah pada Bagian Umum senilai Rp3,1 miliar. Selain itu, terdapat belanja makan dan minum lainnya sebesar Rp2,1 miliar yang dinilai tidak dapat diyakini kebenarannya.
BPK juga menemukan pengeluaran sewa tenda sebesar Rp257 juta yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Temuan lainnya berupa belanja makan dan minum pada Bagian Humas dan Protokoler senilai Rp3,7 miliar yang dinilai belum dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.
Dalam proses penanganan perkara ini, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Konawe dan penyedia jasa telah dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka di antaranya Kabag Umum Setda Konawe berinisial YS, mantan Kabag Umum berinisial ST, serta mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe berinisial EK.
Perkara ini menjadi sorotan publik karena dugaan penyimpangan anggaran tersebut terjadi pada masa transisi pemerintahan dari Bupati Konawe saat itu, Kery Saiful Konggoasa, ke Penjabat Bupati Harmin Ramba.
Bahkan, kedua mantan kepala daerah tersebut dikabarkan akan dimintai keterangan oleh penyidik untuk kepentingan pendalaman perkara.
Hingga kini, penyidik masih melanjutkan proses penyelidikan guna mengungkap dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Laporan: Kardi
